JAKARTA, suaramerdeka.com - Di tengah berlangsungnya perhelatan Piala Asia U-19, posisi ketua umum PSSI yang diduduki Edy Rahmayadi digoyang. Sebab, keberadaan PSSI saat ini dinilai telah menyimpang dari khittah atau niat awal dari didirikannya organisasi tersebut. Selain itu, Edy Rahmayadi juga dianggap melanggar aturan karena merangkap jabatan sebagai Gubernur Sumatera Utara. "Padahal, rangkap jabatan kepala daerah dan ketua umum PSSI melanggar aturan,” ujar Ketua Komite Perubahan Sepak Bola Nasional (KPSN) Suhendra Hadikuntono di Jakarta, Jumat (19/10).
Hendra mengatakan, pihaknya juga sudah bertemu dengan sejumlah Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI di Tanah Air mengenai masalah ini. Menurutnya, beberapa Asprov sepakat adanya reformasi di tubuh PSSI.
Hendra menjelaskan, merujuk aturan yang melarang kepala daerah merangkap jabatan Ketua Umum PSSI, yakni Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri No 800/148/SJ tentang Pelarangan Rangkap Jabatan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah pada Kepengurusan KONI, PSSI, Klub Sepak Bola Profesional dan Amatir, serta Jabatan Publik dan Jabatan Struktural, tertanggal 17 Januari 2012.
“Mendagri Pak Tjahjo Kumolo juga sudah menginstruksikan agar kepala daerah tidak merangkap jabatan di organisasi olah raga. Kini saatnya Mendagri melakukan eksekusi, dengan mengultimatum Edy Rahmayadi untuk memilih salah satu jabatan, apakah gubernur ataukah ketua umum PSSI. Gubernur dan ketua umum PSSI bukan jabatan main-main, sehingga tak bisa dirangkap. Kalau dirangkap, bukan hanya PSSI yang menjadi korban karena tidak diurus dengan maksimal, melainkan juga rakyat Sumut karena waktu untuk melayani rakyat tersita untuk mengurus PSSI. Dua-duanya akan menjadi korban,” paparnya.
Mengenai dukungan Asprov, pihaknya sudah bertemu dengan Asprov Jabar dan DKI Jakarta. Pertemuan digelar secara paralel dan simultan di Jakarta dan Bandung, Rabu (17/10). Di Jakarta, Hendra bertemu dengan salah satu pimpinan Asprov yang sangat berpengaruh. Sedangkan di Bandung, Sekretaris KPSN Alief Syachviar bertemu dengan Ketua Asprov Jabar Tommy Apriantono.
Ketua Asprov PSSI Jabar Tommy Apriantono menyambut baik gerakan KPSN untuk melakukan perubahan total di tubuh PSSI dan persepakbolaan Indonesia. Tommy lalu memberi contoh kasus kematian suporter The Jakmania, Haringga Sirla (23) saat menonton laga Persib melawan Persija di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), bulan lalu. “Ini merupakan salah satu problem besar sepak bola Indonesia. PSSI terlalu sarat kepentingan sehingga penegakan hukum sering lemah,” tegasnya.
Menurut dia, PSSI selalu berkilah statuta sebagai landasan hukumnya, namun pada praktiknya banyak pelanggaran statuta yang justru dilakukan oleh pengurus PSSI sendiri. Tommy yang juga dosen ITB ini mengaku siap bekerja sama dengan KPSN untuk melakukan perubahan total sepak bola nasional. ”Mau buat acara urun rembug atau agenda lain, saya siap bergabung dengan KPSN,” katanya.
Sementara itu, dalam pertemuannya dengan Ketua KPSN Suhendra Hadikuntono, salah satu pimpinan Asprov DKI Jakarta, yang namanya dirahasiakan, sependapat dengan misi KPSN. “Besar rasanya hati saya, ternyata Ketua Asprov tersebut satu barisan dengan garis perjuangan kita,” tutur Hendra merahasiakan nama Ketua Asprov tersebut sebagai bagian dari “klandestin” atau gerakan bawah tanah.
