Gugatan Dikabulkan Hakim, Perkara Kakek Suryadi Tak Masuk Ranah Pidana

- Senin, 30 Agustus 2021 | 15:40 WIB
Sidang putusan praperadilan di PN Semarang. (suaramerdeka.com/dok)
Sidang putusan praperadilan di PN Semarang. (suaramerdeka.com/dok)

SEMARANG, suaramerdeka.com - Gugatan praperadilan yang dilayangkan Suryadi terhadap Polsek Gunungpati Semarang dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri atau PN Semarang.

Majelis hakim menilai, perkara yang menyeret kakek berusia 63 tahun tersebut, seharusnya masuk dalam perkara perdata, dan bukan ranah pidana.

Ia sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penipuan dan sempat ditahan di kantor polisi.

Adapun sebagai pelapor adalah tetangganya sendiri, Sukandar.

Baca Juga: Kabar Gembira, Kali Pertama, Ruang ICU Covid RSUD Bendan Pekalongan Akhirnya Kosong

Hakim tunggal Darwoko memutuskan, penetapan tersangka terhadap Suryadi tidak sah.

Sebab, kasus yang berawal dari batalnya transaksi jual beli ini murni perkara perdata.

"Menetapkan kepada termohon (polisi) untuk melepaskan pemohon (Suryadi) dari penahanan Polsek Gunungpati Kota Semarang," kata hakim dalam sidang putusan praperadilan di PN Semarang, Senin (30/8).

Dalam persidangan, hakim mengungkapkan kasus ini sebenarnya berawal dari kisruh jual beli.

Baca Juga: Wakil Menteri di Akhir Masa Jabatan Terima Uang Penghargaan dari Jokowi, Ini Besarannya

Pada 2020 lalu, Suryadi berencana menjual tanah seluas 2.300 meter persegi di wilayah Mangunsari, Gunungpati kepada Sukandar.

Namun, Suryadi memutuskan membatalkan transaksi itu karena nilai jual tidak sesuai dengan yang diinginkan/disepakati.

Menurut pembeli harga global tanah senilai Rp 900 juta. Namun, berdasarkan kesepakatan, harga tanah per meter Rp 900 ribu.

Sehingga, menurut penjual, jika 900 ribu dikalikan 2.300 (luas tanah dalam satuan meter) maka harganya menjadi di atas Rp 2 miliar.

Baca Juga: Bupati Probolinggo Terjaring OTT KPK, Ali Fikri: Tunggu Hasil Penyelidikan Kami

Pada sisi lain pembeli sudah menyerahkan uang muka atau DP sebesar Rp 30 juta.

Meski begitu, dalam kuitansi pembayaran uang muka itu, tidak disebutkan berapa harga yang disepakati.

Karena terjadi perselisihan, penjual dan pembeli sempat melakukan mediasi di kantor Kelurahan Pakintelan.

Suryadi bersedia mengembalian uang muka, namun Sukandar selaku pembeli merasa tidak cukup.

Baca Juga: Barcelona Tengah dalam Kondisi Finansial Sulit, Ronald Koeman Coba Memahami

Pembeli kemudian meminta pengembalian lima sampai sepuluh kali lipat dari uang muka.

Permintaan itu pun tak disanggupi Suryadi, sehingga dirinya dilaporkan ke polisi dengan tuduhan penipuan.

Dalam pertimbangannya, hakim Darwoko menilai, pembayaran uang muka merupakan tahap awal dari jual beli. Proses itu harus dilanjutkan dengan menyepakati total harga jual serta batas waktu pelunasannya.

Selain itu, pengembalian uang muka juga harus jelas, tidak boleh dilipatgandakan secara sepihak.

Hal itu penting dilakukan supaya terwujud kepastian hukum.

"Jual beli tanah itu merupakan kesepakatan antara Suryadi dan Sukandar. Apabila ada salah satu pihak yang melanggar maka masuk ranah keperdataan, bukan pidana," tegas hakim.

Kuasa hukum Suryadi, Yohanes Sugiwiyarno mengaku bersyukur, karena hakim PN Semarang mengabulkan sebagian besar gugatan praperadilan yang diajukannya.

"Kami bersyukur karena hakim menegaskan bahwa kasus ini merupakan ranah perdata, bukan pidana. Sehingga klien kami bisa dibebaskan dari penjara dan dipulihkan harkat dan martabatnya," ujarnya usai sidang.

Sementara itu, Kuasa Hukum Polsek Gunungpati, Kompol Hartono menyatakan menghormati putusan pengadilan.

"Kami akan melaksanakan putusan majelis hakim," tuturnya.

Halaman:
1
2
3
4

Editor: Rosikhan Anwar

Tags

Terkini

Sungai Jebol, Mangkang Wetan Dilanda Banjir

Senin, 17 Januari 2022 | 19:20 WIB

BSI-DMI Siapkan Entrepreneur Berbasis Masjid

Jumat, 14 Januari 2022 | 03:42 WIB

Hotel Dafam Pekalongan Kunjungan di Suara Merdeka

Kamis, 13 Januari 2022 | 22:58 WIB
X