Pemkab Kendal Kerahkan 10.536 Linmas

- Jumat, 12 April 2019 | 19:40 WIB
ejumlah personel Linmas berusaha menenangkan warga yang tidak puas dengan hasil pemungutan suara dalam simulasi penanganan kerusuhan yang digelar di Alun-alun Kendal.(suaramerdeka.com/Rosyid Ridho)
ejumlah personel Linmas berusaha menenangkan warga yang tidak puas dengan hasil pemungutan suara dalam simulasi penanganan kerusuhan yang digelar di Alun-alun Kendal.(suaramerdeka.com/Rosyid Ridho)

KENDAL, suaramerdeka.com - Pemkab Kendal mensiapkan 10.536 Linmas untuk membantu pengamanan Pemilu 2019. Mereka akan ditempatkan di sejumlah lokasi yang telah ditentukan. Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kendal, Toni Ari Wibowo, mengatakan, mengatakan, Linmas tersebut akan ditugaskan di TPS. Setiap TPS terdiri atas dua personel. Selain itu juga ditugaskan di masing-masing desa dan kelurahan 11 personil. 

''Linmas tersebut ada juga yang ditempatkan di kantor kecamatan 25 orang, dan di kabupaten 100 personel. Mereka bertugas mulai H-1 sampai H+1 Pemilu 2019,'' kata dia usai Gelar Pasukan Satlinmas untuk Pemilu 2019 tingkat Kabupaten Kendal, Jumat (12/4) di Alun-alun Kendal. Gelar pasukan diikuti Linmas, Satpol PP, TNI, dan Polri. Kegiatan dihadiri anggota Forkompimda maupun yang mewakili, kapolsek, dan tamu undangan lainnya. 

Wakil Bupati Masrur Masykur, mengatakan, Linmas merupakan salah satu dari komponen yang ditugaskan selain sebagai keamanan di masyarakat, juga untuk mendukung pelaksanaan pemilihan umum. Linmas merupakan ujung tombak dalam keamanan dan ketertiban di TPS. Mereka agar bisa memahami, menghayati, dan melaksanakan tugas dengan baik serta tanggungjawab.

''Linmas supaya melaksanakan tupoksinya dengan sebaik-baiknya melalui pemantapan organisasi, peningkatan kemampuan, dan keterampilan secara profesional, sehingga bermanfaat bagi masyarakat,'' tutur dia. 

Ia menambahkan, Linmas agar selalu berkoordinasi baik secara vertikal maupun horizontal dengan instansi terkait, seperti KPU, Bawaslu, TNI, Polri, Satpol PP dan OPD terkait. Semua pihak yang didasarkan atas hubungan fungsional, agar saling membantu dan menghormati. Tentunya dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan kode etik birokrasi.

''Faktor lain yang perlu dikembangkan adalah peran aktif masyarakat melalui tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat. Mereka bisa membantu mencegah dan menyelesaikan potensi gangguan ketertiban dan ketenteraman masyarakat,'' ucap dia.

Setelah gelar pasukan, dilakukan simulasi penanganan kerusuhan akibat adanya protes warga terhadap hasil pemungutan suara.

Editor: Adib Auliawan

Tags

Terkini

X