John Dijkstra Institute Dukung Pengesahan RUU PKS

- Minggu, 24 Maret 2019 | 22:06 WIB
DISKUSI :John Dijkstra Institute (JDI) bersama dengan sejumlah paralegal dan lembaga kepedulian terhadap perempuan, menggelar kegiatan diskusi berkaitan dengan perlindungan dan penanganan terhadap kekerasan pada perempuan. Mererka juga turut mendukung disahkannya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) terhadap perempuan dan anak-anak. (Foto suaramerdeka.com/Arif Prayoga)
DISKUSI :John Dijkstra Institute (JDI) bersama dengan sejumlah paralegal dan lembaga kepedulian terhadap perempuan, menggelar kegiatan diskusi berkaitan dengan perlindungan dan penanganan terhadap kekerasan pada perempuan. Mererka juga turut mendukung disahkannya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) terhadap perempuan dan anak-anak. (Foto suaramerdeka.com/Arif Prayoga)

SEMARANG UTARA, suaramerdeka.com - Lembaga Diskusi John Dijkstra Institute (JDI) bersama dengan sejumlah paralegal dan lembaga kepedulian terhadap perempuan, mendukung untuk disahkannya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) terhadap perempuan dan anak-anak.

Dukungan disampaikan usai kegiatan diskusi dalam rangka peringatan Hari Perempuan Sedunia, di Jalan Srigunting No 10, kawasan Kota Lama, baru-baru ini. Adapun beberapa lembaga jejaring yang terlibat di dalamnya seperti Lembaga Pendamping Usaha Buruh, Tani, Nelayan (LPUBTN), LRC-KJHAM, dan LBH Apik Semarang.

''Kami ingin memberikan ruang seluas-luasnya melalui diskusi terbuka kepada masyarakat, khususnya perempuan, agar semakin memahami kondisi yang ada. Berkaitan dengan penanganan bagi korban kekerasan seksual maupun kekerasan pada perempuan, baik itu yang menimpa anak-anak, kaum muda, mahasiswa, hingga wanita dewasa. Diharapkan nantinya akan ada penanganan solusi permasalahan yang benar. Untuk itu, kami mendorong pemerintah untuk dapat mengesahkan RUU PKS,'' tutur Koordinator Pelaksana LPUBTN Kota Semarang, Isti Sumiwi.

Kegiatan diskusi JDI merupakan acara rutin bulanan yang digelar setiap minggu ketiga. Adapun tema diskusi mengambil isu-isu kontemporer yang tengah berkembang di masyarakat saat ini. Pada Maret ini, tema diskusi menyoroti permasalahan perlindungan dan penanganan terhadap kekerasan pada perempuan. Kegiatan digelar dalam rangka Peringatan Hari Perempuan Sedunia yang jatuh pada 8 Maret. Selain paralegal, beberapa elemen masyarakat turut terlibat diskusi, diantaranya karang taruna, komunitas ibu-ibu, mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Kota Lunpia, serta komunitas kaum muda.

''Tujuan utama pemerintah salah satunya dalam rangka membangun kesejahteraan masyarakat secara luas. Tentu syaratnya yakni ketika permasalahan sosial seperti kekerasan yang terjadi pada perempuan dapat diminimalisir. RUU PKS penting untuk disahkan, karena selama ini perempuan belum terlindungi dengan baik saat terjadi kekerasan, khususnya kekerasan seksual,'' ungkap dia.

Tidak jarang, Isti menyebut, usaha korban kekerasan untuk melaporkan terhenti karena beberapa faktor. Misalnya saja seperti, kasus terjadi karena korban dan pelaku masih memiliki hubungan kekeluargaan dan peristiwa dianggap sebagai sebuagh aib. Membuat korban menjadi malu untuk mengungkapkannya ke publik.

''Diharapkan penerapan RUU PKS akan semakin melindungi perempuan dan mampu memberikan efek jera kepada para pelakunya, dengan pemberlakuan sanksi yang berat. Semakin meningkatnya jumlah paralegal diharapkan agar penanganan kasus bisa tuntas dan tidak menjadi hilang atau <I>bablas<P> begitu saja,'' ucap dia.

Sementara itu, Pimpinan LBH Apik Semarang, Raden Rara Ayu Hermawati Sasongko, mengatakan, jumlah kekerasan seksual perempuan di Kota Semarang terus meningkat dalam tiga tahun terakhir. Dia mengaku, lembaganya sejak 2016 telah mendampingi 64 kasus kekerasan perempuan di Kota Semarang. Menemukan empat kasus kekerasan seksual, tiga korban masih usia anak dan seorang korban usia dewasa. Jumlah kekerasan perempuan sempat mengalami penurunan pada 2017, sebanyak 49 kasus. Namun kekerasan seksual meningkat menjadi delapan kasus, tujuh korban masih usia anak dan seorang korban usia dewasa.

''Jumlah kekerasan perempuan kembali meningkat di 2018, terdapat 58 kasus. Terdiri atas 17 kasus kekerasan seksual, dengan 13 korban masih usia anak dan empat korban usia dewasa. Sebenarnya, saat ini sudah banyak perempuan di Kota Semarang yang sadar telah menjadi korban kekerasan. Terbukti kasus pelaporan korban kekerasan meningkat,'' ujar dia.

Menurut Ayu, data yang diperoleh lembaganya belum mencakup keseluruhan peristiwa kekerasan di Kota Semarang karena lembaganya bekerja menggunakan konsep berjejaring. Ayu mengharapkan, usaha pengungkapan kasus kekerasan perempuan akan mampu mencegah atau meminimalisir agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Banyaknya pengungkapan kasus, lanjut dia, menunjukkan perempuan semakin berani menyampaikan haknya. Sekaligus menandakan, jika pelayanan korban kekerasan seksual perempuan di Kota Semarang sudah semakin bagus.

''Jadi, tidak hanya kami saja yang melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan perempuan maupun korban kekerasan seksual. Ada beberapa lembaga lain yang juga melakukan advokasi serupa di Kota Semarang,'' papar dia.

Sementara di Kota/Kabupaten yang masih sedikit pelaporannya, papar dia, bisa jadi justru karena belum banyak yang sadar atau berani. Misalnya karena mereka tidak tahu telah menjadi korban dan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk melaporkannya

''RUU PKS nantinya harus membahas secara keseluruhan terkait pencegahan kasus dan pengananannya. Selama ini, masyarakat awam masih beranggapan kekerasan identik pada fisik. Padahal di dalamnya juga bisa terjadi kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga. Rencananya, kami akan melakukan advokasi ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PP dan PA) pada 28 dan 29 Maret untuk mendesak segera disahkannya RUU PKS,'' pungkas dia.

Halaman:

Editor: Maya

Tags

Terkini

Bupati Eisti'anah Apresiasi Donor Darah FKUB Demak

Senin, 6 Desember 2021 | 09:24 WIB
X