John Dijkstra Institute Dukung Pengesahan RUU PKS

- Minggu, 24 Maret 2019 | 22:06 WIB
DISKUSI :John Dijkstra Institute (JDI) bersama dengan sejumlah paralegal dan lembaga kepedulian terhadap perempuan, menggelar kegiatan diskusi berkaitan dengan perlindungan dan penanganan terhadap kekerasan pada perempuan. Mererka juga turut mendukung disahkannya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) terhadap perempuan dan anak-anak. (Foto suaramerdeka.com/Arif Prayoga)
DISKUSI :John Dijkstra Institute (JDI) bersama dengan sejumlah paralegal dan lembaga kepedulian terhadap perempuan, menggelar kegiatan diskusi berkaitan dengan perlindungan dan penanganan terhadap kekerasan pada perempuan. Mererka juga turut mendukung disahkannya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) terhadap perempuan dan anak-anak. (Foto suaramerdeka.com/Arif Prayoga)

Menurut Ayu, data yang diperoleh lembaganya belum mencakup keseluruhan peristiwa kekerasan di Kota Semarang karena lembaganya bekerja menggunakan konsep berjejaring. Ayu mengharapkan, usaha pengungkapan kasus kekerasan perempuan akan mampu mencegah atau meminimalisir agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Banyaknya pengungkapan kasus, lanjut dia, menunjukkan perempuan semakin berani menyampaikan haknya. Sekaligus menandakan, jika pelayanan korban kekerasan seksual perempuan di Kota Semarang sudah semakin bagus.

''Jadi, tidak hanya kami saja yang melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan perempuan maupun korban kekerasan seksual. Ada beberapa lembaga lain yang juga melakukan advokasi serupa di Kota Semarang,'' papar dia.

Sementara di Kota/Kabupaten yang masih sedikit pelaporannya, papar dia, bisa jadi justru karena belum banyak yang sadar atau berani. Misalnya karena mereka tidak tahu telah menjadi korban dan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk melaporkannya

''RUU PKS nantinya harus membahas secara keseluruhan terkait pencegahan kasus dan pengananannya. Selama ini, masyarakat awam masih beranggapan kekerasan identik pada fisik. Padahal di dalamnya juga bisa terjadi kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga. Rencananya, kami akan melakukan advokasi ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PP dan PA) pada 28 dan 29 Maret untuk mendesak segera disahkannya RUU PKS,'' pungkas dia.

Halaman:

Editor: Maya

Tags

Terkini

HUT Korpri Ke-50, Polres Semarang Gelar Baksos

Jumat, 26 November 2021 | 22:21 WIB
X