Antisipasi Siklon Tropis Veronica, BPBD Terus Perbarui Peringatan Dini

- Kamis, 21 Maret 2019 | 00:00 WIB
LIMPASAN AIR: Pengguna jalan kesulitan melintasi Jalan Mayor Soeyoto Bandungan, Kabupaten Semarang karena terdampak limpasan air drainase tepi jalan tersebut, awal Maret 2019 kemarin. (Foto: suaramerdeka.com/Ranin Agung)
LIMPASAN AIR: Pengguna jalan kesulitan melintasi Jalan Mayor Soeyoto Bandungan, Kabupaten Semarang karena terdampak limpasan air drainase tepi jalan tersebut, awal Maret 2019 kemarin. (Foto: suaramerdeka.com/Ranin Agung)

UNGARAN, suaramerdeka.com - BPBD Kabupaten Semarang mengintensifkan pantauan dan selalu memperbarui data peringatan dini yang dilangsir dari pihak berwenang yakni Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Upaya itu dilakukan guna mengantisipasi dampak Siklon Tropis Veronica yang terkonsentrasi di sisi selatan Indonesia.

“Kami senantiasa menghimbau para camat untuk waspada perubahan cuaca dan intensitas hujan tinggi di wilayah Kabupaten Semarang, imbauan tadi berbentuk surat edaran yang ditandatangani Sekretaris Daerah,” kata Kalakhar BPBD Kabupaten Semarang, Heru Subroto, Rabu (20/3).

Di samping ada imbauan selalu waspada, dalam surat edaran yang dimaksud juga ada instruksi untuk cepat melapor ketika terjadi bencana alam. Demikian halnya koordinasi dengan unsur TNI dan Polri, menurut dia, itu mutlak dilakukan di masing-masing kecamatan hingga desa/kelurahan. Posko BPBD, lanjutnya, selalu disiagakan 24 jam. Fungsinya agar cepat menindaklanjuti laporan kebencanaan yang masuk.

“Termasuk pengelola aktivitas wahana di luar ruangan pun kita minta untuk waspada,” imbuhnya.

Menyikapi bencana banjir serta air limpas di beberapa wilayah Kabupaten Semarang, Heru Subroto menengarai hal itu terjadi karena imbas sistem drainase yang tidak mampu menampung volume air. Kemudian, dikarenakan faktor adanya sumbatan sampah di sungai maupun selokan, dan diduga karena imbas penataan lahan yang tidak memperhatikan ekosistem lingkungan.

Ketika rapat kerja nasional belum lama ini, ia menegaskan, Presiden RI Joko Widodo jelas telah memberikan arahan dan meminta perencanaan pembangunan harus mematuhi aturan yang ada. Diantaranya perlu melihat bahkan wajib mematuhi rencana tata ruang wilayah (RTRW) setempat. Kemudian wajib ada penataan saluran air disamping ketentuan pemenuhan area resapan air yang memadai.

“Presiden meminta agar pemkab/pemkot setempat tegas dalam memberikan izin membangun sesuai RTRW. Karena berbicara bencana, justru didominasi karena ulah manusia itu sendiri. Artinya, ada unsur kesengajaan manusia. Jika karena alam, kita bisa lihat dari sejarah area terdampak bencana,” tegas dia.

Editor: Fadhil Nugroho Adi

Tags

Terkini

X