Bupati Semarang Ingatkan Kontraktor untuk Jaga Standar Mutu

- Senin, 25 Februari 2019 | 07:30 WIB
ARAHAN: Bupati Semarang, Mundjirin menyampaikan arahan ketika menghadiri Musda dan Mekerda Asosiasi Pengusaha Kontraktor Seluruh Indonesia (APAKSINDO) di Hotel Nugraha Wisata, Bandungan, Sabtu (23/2). (suaramerdeka.com / Ranin Agung)
ARAHAN: Bupati Semarang, Mundjirin menyampaikan arahan ketika menghadiri Musda dan Mekerda Asosiasi Pengusaha Kontraktor Seluruh Indonesia (APAKSINDO) di Hotel Nugraha Wisata, Bandungan, Sabtu (23/2). (suaramerdeka.com / Ranin Agung)

BANDUNGAN, suaramerdeka.com - Standar mutu bangunan mestinya perlu dijaga sekaligus diwujudkan oleh kontraktor yang mengerjakan proyek di Kabupaten Semarang. Mengingat konstruksi seperti apapun, menurut Bupati Semarang, Mundjirin, saat ini bisa dilihat, dibaca, bahkan dievaluasi oleh masyarakat.

“Jadi tidak bisa kita ditutup-tutupi. Karena yang bekerja sekarang adalah sistem, untuk itu kami berharap semuanya bekerja dengan baik. Yang akan jaya, tentu yang mengedepankan persaingan sehat,” kata Bupati Mundjirin, ketika menghadiri Musda dan Mekerda Asosiasi Pengusaha Kontraktor Seluruh Indonesia (APAKSINDO) di Hotel Nugraha Wisata, Bandungan, Sabtu (23/2).

Demikian halnya dari sisi pengguna bangunan, lanjutnya, nantinya bisa melihat. Apakah hasil pekerjaannya baik atau sebaliknya. Menurutnya, lima tahun itu waktu yang sangat singkat untuk melihat hasil pekerjaan kontraktor.

“Kita lihat, ada bangunan apapun dan dimanapun yang lima tahun sudah roboh. Bahkan ada yang sebelum lima tahun sudah jelek, itu pasti akan ditanyakan tentang konstruksinya,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua Apaksindo Jawa Tengah, Lulus Tri Julianto mengatakan, pihaknya senantiasa menghimbau agar penyedia jasa konstruksi tetap menghasilkan mutu pekerjaan yang baik.

Sejalan dengan regulasi yang ada, akhir 2018 kemarin, Kementerian PU telah mengeluarkan SE Nomor 16. Dimana di dalamnya, menyebutkan anggaran APBN 2018 terbilang cukup besar tetapi penyerapan hingga Agustus 2018 baru berjalan separuh. “Makanya pada Oktober 2018 kemarin, diterbitkanlah surat itu. Yang intinya, untuk percepatan. Belum lagi ditambah 2019, yang APBN-nya lebih banyak lagi. Ini perlu disikapi bersama, agar tidak terjadi persoalan dikemudian hari,” terangnya.

Untuk menghindari risiko pekerjaan, diantaranya tidak selesai sesuai jadwal, pekerjaan yang merugi, atau bahkan yang tidak selesai dan rugi, pihaknya mengingatkan kepada penyedia jasa konstruksi agar melihat kembali kemampuan dan waktu yang tertera dalam naskah kontrak kerja. “Jika tidak disikapi dengan baik, maka kontraktor akan semakin berat menghadapinya. Untuk itu, kontraktor pun perlu selalu belajar dan meningkatkan kemampuan,” tandasnya.

Editor: Andika

Tags

Terkini

225 Kaum Muda Perempuan Salatiga Dibekali Wirausaha

Senin, 28 November 2022 | 05:20 WIB
X