LBH Apik Bantu Penanganan KDRT Melalui Channel Youtube

- Sabtu, 9 Februari 2019 | 03:20 WIB
DISKUSI: Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH Apik) Semarang menggelar diskusi bertema ''Membangun Kekuatan Perempuan Desa''. Kegiatan dilaksanakan di Wisma Perdamaian, Jumat (8/2). (suaramerdeka.com/Muhammad Arif Prayoga)
DISKUSI: Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH Apik) Semarang menggelar diskusi bertema ''Membangun Kekuatan Perempuan Desa''. Kegiatan dilaksanakan di Wisma Perdamaian, Jumat (8/2). (suaramerdeka.com/Muhammad Arif Prayoga)

SEMARANG, suaramerdeka.com - Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH Apik) Semarang melaunching Channel Youtube terkait bantuan penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Kegiatan yang dikemas melalui diskusi bertema ''Membangun Kekuatan Perempuan Desa'' tersebut, juga memaparkan data kasus LBH Apik 2018 dalam menangani kasus KDRT di Jawa Tengah.

Pimpinan LBH Apik Semarang, Raden Rara Ayu Hermawati Sasongko, mengatakan, launching bertujuan meningkatkan kesadaran pemerintah dan masyarakat dalam pendampingan serta pencegahan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan.

Selain itu, dia menyampaikan jika launching youtube dalam rangka mendengarkan suara dari hak-hak perempuan pedesaan. Mereka selama ini telah bergandengan tangan untuk bersama-sama memperjuangkan hak perempuan, khususnya perempuan pedesaan.

''Kami menginginkan adanya peran pemerintah dan masyarakat untuk bertindak nyata serta peduli membantu korban kekerasan terhadap perempuan. Berharap agar ada perjuangan keadilan dan kesetaran gender agar terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan terhindar dari segala bentuk kekerasan,'' ujar dia, disela-sela diskusi di Wisma Perdamaian, Jumat (8/2).

LBH Apik, kata dia, memiliki ruang lingkup kerja hingga tingkatan Jateng. Hanya saja, kegiatan dilaksanakan dengan menggandeng jejaring di Jateng yang memiliki konsentrasi penanganan dalam bidang sama. Beberapa wilayah yang tercakup meliputi Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Salatiga, dan Kabupaten Blora.

''Sepanjang 2018, kami menangani sebanyak 58 kasus kekerasan pada perempuan pedesaan. Terdiri atas 29 kasus perdata, 10 kasus pidana, dan turut memediasi 2 kasus. Selain itu, terdapat 16 kasus yang dikonsultasikan dengan mitra kami. Sementara 33 kasus didominasi atas kejadian KDRT. Ini menunjukkan bahwa perempuan-perempuan pedesaan rentan akan kekerasan,'' papar dia.

Jumlah kasus KDRT yang ditangani LBH Apik mengalami peningkatan pada 2018. Hal itu karena pada 2017 hanya ada sebanyak 30 kasus KDRT. Berdasarkan sebaran wilayah, Demak tercatat mengalami jumlah terbanyak dengan 31 kasus KDRT. Diikuti dengan Kota Semarang sebanyak 19 kasus.

''Perempuan pedesaan rentan mengalami KDRT karena terkendala akses dan biaya. Kemudian, masyarakat pedesaan masih beranggapan kasus kekerasan berlangsung di ranah privasi. Bila dibuka maka permasalahan ini dinilai masih menjadi aib bagi keluarga, sehingga banyak yang memilih bungkam.

Halaman:

Editor: Rosikhan

Tags

Terkini

Parkir Tepi Jalan Akan Diberlakukan Elektronik

Selasa, 25 Januari 2022 | 21:44 WIB

Kauman Kampung Quran Jadi Jejak Syiar Peradaban Islam

Senin, 24 Januari 2022 | 07:45 WIB
X