Semarang,suaramerdeka.com- Gandeng KPK Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu meminta potensi pendapatan Asli Daerah (PAD) yang perlu digali dan dimaksimalkan di Kota Semarang.
Untuk itu, Ita sapaan akrab Wali kota Semarang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi pengarahan kepada jajaran Pemerintah Kota Semarang khususnya kepada 14 OPD penghasil.
Hadir secara langsung selaku narasumber adalah Direktur Koordinasi Supervisi III KPK, Brigjen Pol Bachtiar Ujang Purnama.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Sagitarius, Scorpio, Libra, Kamis 2 Februari 2023, Cinta Sejati Tidak Mudah Dicari
''Saat ini APBD Kota Semarang sebesar Rp 5,9 triliun, sedangkan pendapatan hanya Rp 2,5 triliun. Idealnya pendapatan bisa 50% atau lebih mendukung APBD, seperti contoh di Surabaya, APBD Rp 10 triliun dan pendapatan Rp 8 triliun,'' ungkap Ita.
Lebih lanjut, menurutnya masih banyak potensi dan peluang yang dapat dioptimalkan terlebih melihat kondisi yang semakin baik.
Seperti PPKM yang sudah dihapuskan, tingkat kesejahteraan, inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi yang semakin baik.
Baca Juga: Bukan Dikta ? Punya Weton Senin Legi, Artis Enzy Storia akan Cocok Berjodoh dengan Sosok Ini
Kota Semarang bahkan tercatat memiliki PDRB tertinggi di Jawa Tengah sebesar 123 juta per tahun.
Dirinya lebih lanjut mencontohkan, berdasar kajian SMI pada sektor persampahan baru dikumpulkan10% sampah.
''Ini berarti masih ada 90% potensi yang belum tergali. Juga pada Dinas Perdagangan yang mencatat hanya 250 pedagang di tiap pasar, ini secara logika hitung-hitungan apa mungkin?,'' terang Ita.
Baca Juga: Cara Mengatasi 5 Hama Aglonema yang Bikin Gemes, Bikin Hati Ngenes
Dirinya juga mengkritisi BLUD dan BUMD sebagai badan usaha penghasil yang diharap dapat melakukan efisiensi.
''Mereka kan penghasil justru harusnya bisa bantu pendapatan dengan devidennya. Penyertaan modal memang boleh di awal, tapi jangan nyusu terus'' urai Ita.
Artikel Terkait
BPKH dan KPK Berkolaborasi, Kawal Dana Haji yang Transparan dan Akuntabel
Keberadaan Dito Mahendra Terus Ditelusuri, KPK: Keterangannya Sangat Dibutuhkan
Gandeng KPK Kawal Pengelolaan Dana Haji, Ketua Komisi VIII DPR RI: Langkah BPKH Sudah Tepat
Penangkapan Lukas Enembe, Polri Siap Bantu Pengamanan Jika Ada Permintaan dari KPK
Temuan PPATK soal Transaksi Judi Lukas Enembe, KPK Pastikan Akan Mengusut
Dilobi KPK untuk Audit Pelaksanaan Formula E, BPK Diyakini Bakal Tetap Independen
Diduga Terus Ulur Pemeriksaan KPK karena Sakit, Beredar Video Lukas Enembe Bisa Jalan dan Membaca
KPK Sebut Ongkos Haji Rp 69 Juta Mengejutkan Masyarakat, Ini Alasannya
Soal Usulan Kemenag Naikan Biaya Haji Rp 69 Juta, KPK Beri Pesan Ini
KPK Ingatkan Dana Nilai Manfaat Biaya Haji Hak Semua Jemaah, Jangan Sampai Habis