Sosialiasi UU Pesantren Penting, Beri Informasi Jika Pendidikan di Ponpes Sudah Diakui Negara

- Minggu, 29 Januari 2023 | 12:53 WIB
Politisi PKB Jawa Tengah Denny Septiviant menyelenggarakan sosialisasi UU No 18 tahun 2019 tentang Pesantren (suaramerdeka.com / dok)
Politisi PKB Jawa Tengah Denny Septiviant menyelenggarakan sosialisasi UU No 18 tahun 2019 tentang Pesantren (suaramerdeka.com / dok)

GROBOGAN, suaramerdeka.com - Sosialisasi UU pesantren menjadi penting karena untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa pendidikan yang berlangsung di pondok pesantren saat ini sudah diakui negara.

Hal itu diungkapkan politisi PKB Jawa Tengah Denny Septiviant dalam sosialisasi UU No 18 tahun 2019 tentang pesantren kepada masyarakat, pengurus MWC-NU, pengurus PAC Fatayat, pengurus PAC Muslimat dan kader-kader Badan Otonom NU se-Kecamatan Gubug.

UU ini menjadi pintu dan jalan untuk mengembalikan pendidikan pesantren sebagai lembaga pendidikan nasional,” ungkapnya, Sabtu 28 Januari 2023 di Gubug.

Berlakunya UU pesantren tersebut secara otomatis menyetarakan pendidikan pesantren dan pendidikan umum.

Baca Juga: Coach Irwansyah Tidak Dampingi Chico dan Jojo di Final Indonesia Masters 2023

Jadi, santri dan alumni pondok pesantren juga memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan hingga keperguruan tinggi.

Selain itu, santri juga memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing di bursa pasar kerja.

“Jadi ijazahnya sama-sama diakui dan ini menjadi kabar baik untuk santri,” katanya.

Anggota Fraksi PKB DPRD Jawa Tengah itu mengatakan bahwa UU tersebut juga mengamanatkan pesantren bisa mengakases anggaran yang ada di APBN, dan APBD.

Baca Juga: Deva Mahenra Menikahi Sang Sahabat Mikha Tambayong, Warganet Malah Ribut Siapa yang Login Siapa yang Logout

Adanya akses tersebut, pesantren bisa melakukan pengadaan untuk memenuhi sarana dan prasarana pendidikan.

Akses tersebut untuk melahirnya keseimbangan pembangunan, sarana dan parasarana pendidikan berbasis pesantren dan pendidikan umum.

Denny kemudian memaparkan data dari Pemprov Jateng 2022 bahwa di Jawa Tengah terdapat 3.074 lembaga pondok pesantren dengan total 601.091 santri.

Data tersebut kemudian membuat Fraksi PKB DPRD Jawa Tengah berinisiatif membuat Raperda pesantren.

Baca Juga: Soal Usulan Kemenag Naikan Biaya Haji Rp 69 Juta, KPK Beri Pesan Ini

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X