Rutan Salatiga Canangkan Zona Integritas, Tanamkan Jiwa Anti-Korupsi dan Anti-Pungli

Salatiga,suaramerdeka.com - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salatiga kembali mencanangkan pembangunan zona integritas, menuju Wilayah Bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), seperti yang sudah diterapkan sejak tahun lalu.

Program itu bukan sekadar seremoni belaka, tetapi harus menjadi momentum perubahan dalam memberikan pelayanan yang prima, tanpa korupsi, tanpa pungli, dan tanpa diskriminasi.

Hal itu diungkapkan Kepala Rutan Kelas II B Salatiga, Andri Lesmano, Selasa (24/1/2024) terkait pencegahan korupsi.

Baca Juga: Cukup Siapkan Saja, Biarkan Ramuan Air Cucian Beras Bekerja untuk Aglonema Glowing Maksimal Begini Caranya

''Pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan komitmen bersama dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik,'' kata Andri Lesmano.

Andri mengajak seluruh jajarannya, agar dalam melaksanakan program menuju WBK maupun WBBM, setiap petugas harus selalu hadir dan menjadi poin utama dalam pelaksanaan kinerja.

''Target utama kita bersama adalah terus melayani dengan sepenuh hati. Dengan jiwa antikorupsi dan antipungli, serta mampu buktikan perilaku petugas yang mencerminkan semangat WBK/WBBM,'' tegasnya.

Baca Juga: 5 Alasan Jangan Menanam Pohon Pisang di Depan Rumah, Energi akan Terkuras Tiap Malam

Harapannya Rutan Kelas II B Salatiga mampu meraih predikat WBK/WBBM dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi.

Menurut Andri terlepas meraih predikat WBK/WBBM atau tidak, yang lebih penting adalah mengimplementasikan enam area perubahan program reformasi birokrasi, serta telah mampu mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme di Rutan Salatiga.

Perlu diketahui ada enam area program dalam pembangunan zona integritas.

Baca Juga: 13 Fakta Unik Pepaya, Bukan Bikin Rumah Jadi Angker, Salah Satunya Jadi Kontrasepsi Alami Monyet Jantan

Enam area program itu adalah manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Agar dapat melaksanakan seluruh program tugas tersebut perlu komitmen dan kerja sama antarsemua petugas. ***