Imigrasi Sosialisasikan Pencegahan Tenaga Kerja Ilegal

- Jumat, 13 Juli 2018 | 21:45 WIB
Foto: suaramerdeka.com/Puthut Ami Luhur
Foto: suaramerdeka.com/Puthut Ami Luhur

SEMARANG, suaramerdeka.com - Sampai saat ini masih banyak ditemukan indikasi tenaga kerja Indonesia yang berangkat secara non prosedural ke luar negeri. Hal ini perlu diantisipasi, mengingat banyaknya kasus terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri terutama yang berangkat secara non prosedural.

Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Ramli HS menyatakan, untuk itu perlu dilakukan pencegahan dengan sosialisasi dan berbagi informasi antara pihak-pihak terkait. Imigrasi menurutnya, sejak akhir 2016 sampai saat ini berkomitmen melakukan pencegahan bekerja sama dengan beberapa instansi terkait, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, BP2TKI, Polri dan kemenrterian terkait lainnya.

"Maraknya permasalahan Warga Negara Indonesia di Hongkong, Taiwan, Arab Saudi dan Malaysia. Tenaga kerja kita yang ilegal paling banyak di Taiwan mencapai 16 ribu lebih," kata Ramli di Semarang saat Diseminasi Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Non Prosedural, kemarin.

Beberapa pihak terkait yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut antara lain biro perjalanan, KBIH dan SMK-SMK di Kota Semarang. Biro perjalanan dan KBIH dilibatkan karena yang menjadi tenaga kerja di luar negeri tidak menutup kemungkinan dari jamaah umroh dan haji tetapi tidak kembali. 

"Hal ini menyulitkan pemerintah ketika yang bersangkutan mendapat masalah di luar negeri karena mereka berangkat tidak sesuai prosedur yang ada sehingga datanya tidak ada. Berbeda dengan yang berangkat secara prosedural, bekerja di mana dan ditempatkan di mana masih bisa dilacak dan diketahui kebenarannya," tuturnya.

Sedangkan sekolah kejuruan yang dilibatkan, bukan sekolah umum karena dari laporan yang ada di Jawa Tengah paling banyak mengajukan ke luar negeri adalah siswa-siswa kejuruan untuk kegiatan magang. Pada kenyataannya mereka banyak yang tidak kembali.

"Kami sudah melakukan penundaan penerbitan di Jawa Tengah sebanyak 235 paspor dari Januari sampai dengan Juli 2018. Rinciannya 36 dari Kantor Imigrasi Semarang, sembilan dari Kantor Imigrasi Surakarta, 20 dari Kantor Imigrasi Cilacap, 146 dari Kantor Imigrasi Wonosobo, 14 dari Kantor Imigrasi Pekalongan," tutur Ramli.

Sedangkan pada 2017 sekitar 600an paspor sudah dilakukan penundaan. Pada 2018 ini bahkan 13 keberangkatan dibatalkan karena ada indikasi akan menjadi tenaga kerja di luar negeri secara non prosedural.

Editor: Adib Auliawan

Tags

Terkini

PDIP Salatiga Bantu 1.000 Dosis Vaksin

Senin, 25 Oktober 2021 | 19:34 WIB

Bupati Demak Resmikan Halte Livin' by Mandiri

Senin, 25 Oktober 2021 | 05:13 WIB

Hendi Minta FKPPI Kawal Persatuan NKRI

Minggu, 24 Oktober 2021 | 20:55 WIB
X