KSPN Minta Ganjar Pranowo Tinjau Kembali PP 36 tahun 2021 Tentang Penetapan Upah Pekerja

- Rabu, 16 November 2022 | 09:44 WIB
Ganjar Pranowo saat menghadiri Rapat Kerja Wilayah II Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) di Quest Hotel Semarang, Senin 14 November 2022. / suaramerdeka.com
Ganjar Pranowo saat menghadiri Rapat Kerja Wilayah II Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) di Quest Hotel Semarang, Senin 14 November 2022. / suaramerdeka.com

SEMARANG, suaramerdeka.com - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo diminta untuk meninjau kembali Peraturan Pemerintah (PP) 36 tahun 2021 terkait dengan penetapan upah pekerja.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja Wilayah II Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) di Quest Hotel Semarang yang juga dihadiri oleh Ganjar Pranowo, Senin 14 November 2022.

Ketua KSPN Jateng, Nanang Setyono mengungkapkan PP 36 Tahun 2021 ini adalah rumusan penetapan upah yang semrawut.

Baca Juga: Update Terbaru! Harga Emas di Pegadaian 15 November 2022: Kompak Naik! untuk Antam, UBS, Retro

“Pak Ganjar malah menyampaikan hasil kajian kami yang sudah kami sampaikan beberapa waktu lalu di Dinas Tenaga Kerja dan dewan pengupahan. Temuan dari kami bahwa di PP 36 itu ada satu rumusan yang semrawut dan Itulah yang direspon pak Ganjar dan kami senang karena pasal 26 PP 36 tahun 2021 itu rumusan kacau,” kata Nanang.

Dengan adanya PP 36 Tahun 2021 ini, Nanang mengaku jika nasib buruh menjadi sengsara.

Menurutnya, hitung-hitungan yang dilakukan termasuk melihat kebutuhan hidup layak (KHL) dengan kenaikan yang latak adalah 13 persen.

Baca Juga: Intip 7 Souvenir yang Diberikan untuk Delegasi KTT G20, Apa Saja Ya?

Ia meminta Gubernur melakukan review dan mengkaji ulang peraturan tersebut.

”Masalahnya adalah ketika melakukan survei KHL, di Kota semarang itu sebesar Rp 3,6 juta sekian. Kalau dilihat UMK 2022 ada kenaikan 13 persen,” paparnya.

Halaman:

Editor: Jati Prihatnomo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X