Mantan Komisaris PT Citra Guna Perkasa Gugat Sejumlah Pihak ke PN Semarang

- Senin, 14 November 2022 | 18:24 WIB
foto hanya ilustrasi (freepik)
foto hanya ilustrasi (freepik)

SEMARANG, suaramerdeka.com - Edward Setiadi menggugat sejumlah pihak ke Pengadilan Negeri (PN) Semarang. Edward Setiadi merupakan mantan Komisaris PT Citra Guna Perkasa (CGP) yang saat ini dalam proses pailit.

Berdasarkan data yang diperoleh, pihak yang digugat tersebut yakni Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah. Gugatan Lain-lain dalam perkara pailit No. 22/Pdt.Sus.Pailit/2018/Pn.Niaga.Smg telah didaftarkan pada 2 November 2022 dan teregister dengan nomor 25/Pdt.Sus.GLL/2022/Pn.Niaga.Smg.

Selain Kejati Jateng, sejumlah pihak juga menjadi turut tergugat. Di antaranya tim kurator PT CGP sebagai tergugat, PT CGP, pihak perbankan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Tengah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Tengah.

Baca Juga: Selesai Disusun JPU, Surat Dakwaan Nikita Mirzani Segera Dilimpahkan ke Pengadilan

Kuasa hukum Edward Setiadi, M Dias Saktiawan membenarkan gugatan tersebut. Menurutnya, gugatan diajukan dikarenakan Kejati Jateng saat ini melakukan pemeriksaan terkait dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas kredit Bank BRI Agroniaga dan Bank Mandiri ke PT Citra Guna Perkasa (CGP) pada 2016. Padahal, proses pailit PT CGP sampai saat ini masih berjalan dan belum selesai.

"Tidak semestinya Kejati Jateng kembali melakukan pemeriksaan perkara yang objek perkaranya masih dalam proses penyelesaian kepailitan," kata Dias, Senin 14 November 2022.

Menurutnya, proses pailit PT CGP saat ini ditangani tim kurator yang ditunjuk oleh hakim PN Semarang. Yang mana, telah ada keputusan untuk menyelesaikan semua tagihan utang dari PT CGP kepada seluruh kreditur termasuk Bank BRI Agroniaga dan Bank Mandiri, selaku pemberi kredit.

Baca Juga: Bertemu Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi di Pengadilan, Tangis Ibu Brigadir J Pecah: Bertobatlah!

Dia juga mengatakan, proses pelunasan kredit dari kedua bank tersebut sebenarnya sudah terselesaikan dengan agunan yang dijaminkan berupa beberapa sertifikat tanah yang nilainya lebih dari nilai kredit yang diberikan. Sehingga perkara PT CGP merupakan murni perkara hutang piutang.

"Sebagaimana Yusrisprudensi Putusan MA bahwa sengketa hutang piutang adalah sengketa perdata dan tidak dapat dipidanakan. Sehingga, kami meminta kepada majelis hakim menyatakan bahwa peristiwa hukum antara PT CGP dengan bank tersebut sepenuhnya kewenangan Pengadilan Niaga," ungkapnya.

Halaman:

Editor: Eko Fataip

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X