Pengusutan Dianggap Lamban, Keluarga Almarhum ASN Bapenda Semarang Iwan Boedi Surati Presiden Joko Widodo

SEMARANG, suaramerdeka.com - Keluarga almarhum Aparatur Sipil Negara (ASN) Bapenda Pemkot Semarang Paulus Iwan Boedi Prastyo berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo terkait misteri pembunuhan yang menimpa keluarga.

Selain itu, tujuan pengiriman surat kepada Presiden Joko Widodo karena keluarga korban melihat pengungkapan dan pengusutan kasus ini dianggap lamban dan tumpang tindih antar-instansi.

Kuasa hukum almarhum Paulus Iwan Budi Prasetyo, Yunantyo Adi Setyawan mengatakan pengiriman surat ke Presiden Joko Widodo diwakili Saraswati yang merupakan anak almarhum Iwan Boedi.

Baca Juga: Tokoh Agama yang Berbeda Jadi Bagian Penting Persatuan Indonesia, Presiden Buka Forum R20 di Bali

Surat yang ditujukan kepada orang nomor satu di Indonesia itu juga disertai tembusan kepada Panglima TNI, Kapolri, Menkopolhukam, Mendagri, Walikota Semarang.

"Intinya keluarga almarhum minta keadilan agar pengusutan dan pengungkapannya jelas dan tidak tumpang tindih," kata Yas sapaan akrab Yunantyo Adi Setyawan, Kamis 3 November 2022.

Yas melihat penyidikan kepada sejumlah saksi yang salah satunya oknum TNI AD itu seperti terjadi tumpang tindih antara Polrestabes Semarang dengan Pomdam IV/Diponegoro.

Baca Juga: Polrestabes Semarang Tangkap Pencuri Brankas yang Menyamar Jadi Wanita

Harusnya, kata dia Polrestabes Semarang tetap berjalan sebagaimana mustinya, kemudian jika memerlukan pemeriksaan anggota TNI baru melibatkan Pomdam IV/Diponegoro.

Yas berpandangan kalau Polrestabes Semarang sudah menetapkan sejumlah tersangka dan memang terbukti ada anggota terlibat, maka berkas baru dilimpahkan ke Pomdam IV/Diponegoro.

"Ini kan masih tumpang tindih. Menurut saya justru dapat melemahkan penyidikan yang dilakukan aparat kepolisian. Yang terjadi kemarin itu semustinya tidak boleh terjadi," ujarnya.

Baca Juga: Kasus Kecelakaan Dua Sejoli di Nagreg Dilimpahkan ke Pomdam Siliwangi

Mustinya, kata Yas Pomdam IV/Diponegoro cukup membantu yang dibutuhkan penyidik kepolisian untuk pemeriksaan anggota TNI AD itu.

Oleh karena itu pihaknya meminta Presiden Joko Widodo turun tangan menyelesaikan kasus ini karena diduga melibatkan alat negara.