Bekas Relokasi Pasar Johar Butuh Payung Hukum (Habis)

- Minggu, 30 Oktober 2022 | 20:52 WIB
Masih ada aktivitas jual beli di bekas Relokasi Pasar Johar.() (SM/Eko Edi)
Masih ada aktivitas jual beli di bekas Relokasi Pasar Johar.() (SM/Eko Edi)

suaramerdeka.com- Nasib aset bekas Relokasi Pasar Johar di kawasan Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT), saat ini berada di tangan Badan Pemeriksa Keuangan.

Aktivitas kegiatan jual beli di daerah itu pun harus memiliki payung hukum.

Sejak Pasar Johar selesai direnovasi, sewa lahan di kawasan MAJT sebagai pasar relokasi tidak diperpanjang.

Baca Juga: Transportasi Umum Perkotaan Sulit Berkembang, Pengamat: Perlu Payung Hukum Perpres

Pemerintah Kota Semarang pun menghentikan kawasan tersebut sebagai relokasi Pasar Johar.

Konsekuensinya, menurut Kepala Satpol PP Kota Semarang, Fajar Purwoto, kegiatan ekonomi di kawasan tersebut tidak dilindungi dengan izin.

Dia juga menegaskan sesuai Permendagri No 19 Tahun 2016, terkait pengelolaan barang milik daerah (BMD), aset hibah dari pemerintah untuk kegiatan agama, tidak boleh dikomersiakan.

''Dari aturan tersebut, jelas tidak diperbolehkan aset milik Pemkot digunakan pihak lain yang berkaitan dengan komersial,'' tandas Fajar.

Sekalipun aturan tersebut harus dipenuhi, tetapi menurut pakar hukum Dr Jawade Hafidz, penyelesaian masalah relokasi pedagang Pasar Johar harus tetap mengedepankan kepentingan publik.

Halaman:

Editor: Hendra Setiawan

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X