Potensi Kerawanan Pilkades Serentak di Demak Sudah Terpetakan

DEMAK, suaramerdeka.com - Pemkab Demak bersama Forkopimda telah memetakan sejumlah potensi kerawanan dalam pelaksanaan Pilkades serentak yang berlangsung pada 16 Oktober mendatang.

Di antara kerawanan tersebut adalah terjadinya politik uang, keterlibatan elit politik, kampanye hitam hingga netralitas panitia pilkades.

Hal tersebut menjadi pembahasan dalam Sarasehan Forkopimda terkait Deteksi Dini Kerawanan Pelaksanaan Pilkades 2022 yang berlangsung di Gedung Grhadika Bina Praja.

Baca Juga: Ferdy Sambo Akui Tak Perintahkan Bharada E Tembak Brigadir J, tapi….

Bupati Demak dr Hj Eisti'anah menyampaikan, sarasehan dimaksudkan untuk berdiskusi, memetakan, mendeteksi dan mencegah sejak dini kerawanan pelaksanaan pilkades serentak di Kabupaten Demak yang akan berlangsung di 182 desa.

Menurutnya, setelah masa kampanye tahapan Pilkades berakhir, dan kini memasuki tahapan masa tenang hingga 15 Oktober bukan berarti potensi kerawanan telah berakhir.

"Kewaspadaan tetap harus ditingkatkan terhadap potensi kerawanan, janganlah menurun," katanya.

Baca Juga: Lesti Kejora Cabut Laporan KDRT Rizky Billar, Komnas Perempuan: Polisi Bisa Tetap Melanjutkan Perkara

Selain isu politik uang, keterlibatan elite politik, kampanye hitam dan netralitas panitia pemilihan, pihaknya mengajak Forkopimda untuk mewaspadai sikap fanatisme pendukung calon kepala kades dan aksi para bobotoh.

"Maka kami minta Forkopimcam dan Plh Kepala Desa untuk bisa meminimalisasi segala kemungkinan kerawanan yang mungkin timbul," tuturnya.

Semua aturan harus ditegakan secara tegas, termasuk pencopotan segala atribut kampanye akan masa tenang dapat menurunkan suhu politik di desa.

Baca Juga: Wajib Baca! Pemilik TV Tabung Gak Perlu Ganti Perangkat, Cuma Butuh Ini untuk Nonton Siaran TV Digital

Langkah demikian untuk medam suasana politik yang memanas menjelang Pilkades. Lakukan pula pendekatan kepada tokoh agama dan masyarakat.

"Ini sangat penting, karena tidak bisa kita pungkiri bahwa sebagai pemimpin informal di masyarakat, ucapan dan sikap tokoh agama maupun tokoh masyarakat lebih digugu oleh masyarakat," ucap bupati.

Sementara Kapolres Demak AKBP Budi Adhy Buono menyampaikan, bahwa tim gabungan yang melibatkan 9.060 personel rutin melakukan patroli sebagai bagian dari upaya pengamanan wilayah.