Pemerintah Kota Semarang Harus Mengakomodasi Aspirasi Masyarakat, Kalau Tidak Bisa Ini Saran Mualim

Baca Juga: HUT Ke-20 Partai Demokrat, Liluk: Terus Serap Aspirasi Rakyat

Misalnya saja masyrakat yang mengajukan aspirasi 600 sekian, namun diakomodir kurang dari 600. Itu kebijakan pemerintah.

Menurut dia, ada banyak pertimbangan yang menentukan kebijakan pemerintah ketika mempertimbangkan aspirasi masyarakat.

Dasarnya, misalnya keuangan daerah. Contoh saja, anggaran APBD berkurang karena covid, yang menyebabkan pendapatan pemerintah berkurang.

Baca Juga: Rumah Aspirasi Rakyat 01 Gelar Festival Kopi hingga Melukis Jokowi

Akhirnya pemerintah mengambil kebijakan mengurangi aspirasi masyarakat.

‘’Hanya saja pemerintah harus tetap mengusahakan terpenuhinya aspirasi masyarakat. Syukur-syukur bisa seratus persen,''

''Tetapi kalau tidak bisa, carikan lewat CSR, atau hal lain yang tidak dari APBD. Prinsipnya semua aspirasi masyarakat bisa terakomodir,’’ tandas dia yang mendalami Hukum Ilmu Politik dan Pemerintahan.

Memilih Hukum

Mualim sengaja mengambil magister hukum untuk menunjang pekerjaannya sebagai wakil rakyat.