Pemkot Semarang Padamkan Lampu PJU Selama PPKM Darurat, Pengamat: Tidak Ada Niat Mencelakakan

- Selasa, 13 Juli 2021 | 14:18 WIB
Pudjo Rahayu Risan. (suaramerdeka.com/dok) (Nugroho Wahyu Utomo)
Pudjo Rahayu Risan. (suaramerdeka.com/dok) (Nugroho Wahyu Utomo)

Keempat untuk kemaslahatan umat, sehingga sangat bermanfaat bagi publik.

Kelima, diterima oleh sebagian besar publik, diharapkan muncul partisipasi.

"Langkah-langkahnya perlu masukan dari pihak yang memiliki kompetensi dengan harapan ada kerangka acuan dan teori yang kuat. Dengan demikian muncul korelasi yang jelas antara kebijakan dan prakteknya termasuk memperhitungkan pengghuna jalan yang esensial dan principal harus pulang malam," tambahnya.

Pudjo menambahkan, selanjutnya harus ada organisasi yang bertanggungjawab menangani dampak dari kebijakan tersebut.

"Apalagi PJU ini kan ada pajaknya dari masyarakat. Masyarakat ikut memiliki karena kontribusinya. Merasa dirugikan. Organisasi inilah yang harus action dengan berbagai upaya sebagai contoh mengawal masyarakat yang benar benar bekerja disektor esensial ketika pergi dan pulang. “Patroli secara serius, konsisten dan konsekuen perlu dilakukan. Dengan demikian kebijakan public mematikan PJU justru untuk kemaslahatan orang banyak. Bukan sebaliknya," tambahnya.

Terakhir, kata Pudjo, kebijakan publik pada intinya bisa diterima oleh sebagian besar masyarakat dan muncul partisipasi masyarakat.

"Karena tanpa partisip[asi public kebijakan sebaik apapun tidak bermakna," pungkasnya.

Halaman:

Editor: Nugroho Wahyu Utomo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X