Ada Kecelakaan Kerja, Izin Operasional Dermaga Pelabuhan Dalam Dipertanyakan

- Jumat, 9 Juli 2021 | 06:45 WIB
Ketua PMPI Jateng, Rusmono Rudi Nuryawan, memperlihatkan foto terbakarnya kapal pemuat tabung LPG di Dermaga Pelabuhan Dalam Tanjung Emas Semarang. (suaramerdeka.com / M Arif Prayoga)
Ketua PMPI Jateng, Rusmono Rudi Nuryawan, memperlihatkan foto terbakarnya kapal pemuat tabung LPG di Dermaga Pelabuhan Dalam Tanjung Emas Semarang. (suaramerdeka.com / M Arif Prayoga)

SEMARANG, suaramerdeka.com - Perkumpulan Masyarakat Pelabuhan Indonesia (PMPI) Jawa Tengah mempermasalahkan keberadaan izin operasional Dermaga Pelabuhan Dalam (Peldam) Tanjung Emas Semarang yang digunakan bagi general cargo .

Masalah muncul karena adanya laporan masyarakat pelabuhan, berkaitan dengan kecelakaan kerja yang terjadi pada 20 Juni 2021.

Kejadian itu kemudian ditindaklanjuti dengan membuat surat yang ditujukan kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Tanjung Emas Semarang, untuk mempertanyakan hal tersebut.

Ketua PMPI Jateng, Rusmono Rudi Nuryawan, mengatakan jika pihaknya mendapatkan informasi kalau KSOP belum memiliki izin operasional tetapi memaksakan adanya kapal yang bersandar di Dermaga Peldam.

Baca Juga: Harga Obat Naik di Kota Semarang, Hendi Buru Distributor

Bahkan membongkar muatan yang berupa LPG. Berdasarkan laporan warga dan rekaman CCTV di sekitar lokasi, ada dugaan kebocoran gas pada saat dilakukan bongkar muat tersebut.

''Kami mendapatkan banyak laporan dari warga pelabuhan yang mengetahui adanya kecelakaan kerja tersebut. Kapal Gas Aurora yang membongkar muatan gas, diketahui mengalami kecelakaan berupa kebocoran gas yang menyebabkan ledakan.”

“Dibuktikan dengan adanya foto-foto dari CCTV. Selain itu, kami diberitahu kalau dermaga tersebut belum siap, tapi tetap digunakan untuk bersandar kapal dan bongkar muatan. Padahal izin kelayakannya belum ada, harusnya jangan dioperasionalkan dulu,'' ujar dia.

Baca Juga: Bentuk Herd Immunity, Pelaku UMKM Mendapatkan Prioritas Vaksinasi

Dia menyampaikan, selain menyurati pihak KSOP, pihaknya juga memberi tembusan surat kepada Gubernur Jateng, Ombudsman Jateng, Kapolda Jateng, lembaga perlindungan konsumen, dan beberapa lembaga terkait lainnya.

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Realisasi PBB Melebihi Target Rp10,4 M

Selasa, 30 November 2021 | 21:07 WIB

Baznas Wisuda 32 Sarjana Penerima Beasiswa Produktif

Senin, 29 November 2021 | 23:25 WIB

Dinkes Kota Semarang Juara 1 IT Kesehatan

Senin, 29 November 2021 | 21:56 WIB

Buruh Jateng Kembali Demo, Tolak UMP 2022

Senin, 29 November 2021 | 20:07 WIB
X