Gusur-gusur saat PPKM Darurat, Satpol PP Disorot Lagi Diminta Lebih Humanis

- Rabu, 7 Juli 2021 | 17:10 WIB
Warga kecewa saat dibongkar dibongkar Satpol PP di masa PPKM Darurat ini. SM/Dok
Warga kecewa saat dibongkar dibongkar Satpol PP di masa PPKM Darurat ini. SM/Dok

SEMARANG, suaramerdeka.com - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang kembali disorot, setelah melakukan kegiatan 20 rumah di Kampung Karangsari, Jalan Kamajaya Raya, Kecamatan Ngaliyan, Rabu 7 Juli 2021. 

Di mana giat tersebut berasal dari masyarakat. Pada akhirnya dapat menciptakan masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat ini.

Tak sekadar mengunjungi, kericuhan juga terjadi antara warga yang menolak dengan petugas Satpol PP. Petugas bahkan menggunakan dua anjing untuk menakut-nakuti warga. 

Selain itu menggunakan dua alat berat untuk membongkar bangunan-bangunan di tiga titik. 

Baca Juga: Industri Orientasi Ekspor Boleh Beroperasi Asal Kantongi IOMKI, Menperin: Melanggar, Izin Dicabut

Satpol PP diharapkan menghindari kegiatan yang diciptakan, sebagaimana termuat dalam aturan PPKM Darurat. Instruksi Mendagri 15 tahun 2021 tentang PPKM Darurat Covid-19 di Jawa dan Bali untuk dijadikan pedoman bagi daerah termasuk kota Semarang,” jelas Kepala Ombudsman Provinsi Jawa Tengah, Siti Farida, Rabu 7 Juli 2021.

Ombudsman Jawa Tengah juga mengingatkan tindakan aparatur negara dalam menjalankan juga harus arif dan bijak. Farida mencontohkan, tindakan Satpol PP Kota Semarang yang dinilai berlebihan dalam menenertibkan pedagang saat PPKM Darurat di Kecamatan Mijen, Semarang, Senin (5/7).

“Situasi saat ini sangat berisiko apabila penyelenggara berlaku arogan terhadap masyarakat rentan. memerlukan tindakan bijak dan arif dari penyelenggara dan pelaksana dalam bertindak. juga dengan warga atau pedagang kaki untuk mematuhi imbauan dan peringatan yang disampaikan oleh penyelenggara dan pelaksana dari Pemkot Semarang,” urai Farida.

Farida mengimbau Satpol PP Kota Semarang agar dalam melakukan penertiban PPKM Darurat ini lebih mengedepakan tindakan yang persuasif. Jangan sampai tindakan pelaksana dari Pemkot Semarang menimbulkan kerugian yang dialami masyarakat.

Baca Juga: Bandara Jenderal Ahmad Yani Hadirkan Sentra Vaksinasi Covid-19

PPKM Darurat ini ikhtiar bersama semua kalangan untuk saling mengendalikan diri, saling mengingatkan, serta memperkuat solidaritas menghadapi situasi pandemi. Memang tidak mudah, tapi harus terus diupayakan cara-cara yang humanis dan menjunjung tinggi harkat dan martabat sesame manusia,” terangnya.

Dalam masa seperti ini, lanjutnya, Satpol PP bisa menetapkan prosedur deteksi dan pencegahan dini pelanggaran. selanjutnya sosialisasi dan peringatan kepada masyarakat. 

Setiap tindakan penyelenggara dan pelaksana, dibatasi oleh Undang-Undang dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

Penyelenggara dan pelaksana wajib memberikan pelayanan yang berkualitas dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 

Baca Juga: IPHI Jateng Deklarasi Perkuat Jogo Tonggo

Setiap tindakan penyelenggara dan pelaksana yang mengacu pada peraturan dan AAUPB, yang dapat mencegah perbuatan maladministrasi. 

Di antaranya perbuatan sewenang-wewenang, penyimpangan prosedur dan perbuatan melawan hukum.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Semarang Fajar Purwoto, menjelaskan, pembongkaran dilakukan karena rumah seluas 9.000 meter persegi yang memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).

"Perobohan ini mengacu pada keputusan PTUN nomor 12/B/2021 PTUN. Ini sengketanya sudah sejak setahunan yang lalu," kata Fajar.

Perrobohan itu, kata dia, sudah didahului dengan pemberitahuan pada Februari 2021. Dia mengklaim ada unsur Komnas HAM yang membantu mediasi antara warga, Pemerintah Kota, dan pemilik tanah yang sah. sebagian warga, lanjutnya, ada yang menerima tali asih dan ada juga yang menolak. Nilai tali asih berkisar Rp 10 -20 Juta.

Baca Juga: UEFA Akan Undang Eriksen dan Tim Medis pada Final Piala Eropa 2020

"Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sendiri menyatakan tanah ini milik Ryan Wibowo. Tujuh hari sebelum hari ini sudah kita lakukam somasi. Kemudian hari ini kita bongkar. Warga juga tidak punya sertifikat apapun," jelasnya.

Salah seorang warga setempat, Mustakim (42), mengaku tak menerima ini. Dia menyebut pengadilan belum menjatuhkan keputusan akhir.

"Pengadilan belum menyatakan keputusannya. Tapi sebenarnya kok seperti ini, rumah warga yang berhak. Keadilan dari mana? Tidak punya kemanusiaan," tegasnya.

Halaman:
1
2
3

Editor: Rosikhan Anwar

Tags

Terkini

Sungai Jebol, Mangkang Wetan Dilanda Banjir

Senin, 17 Januari 2022 | 19:20 WIB
X