Gusur-gusur saat PPKM Darurat, Satpol PP Disorot Lagi Diminta Lebih Humanis

- Rabu, 7 Juli 2021 | 17:10 WIB
Warga kecewa saat dibongkar dibongkar Satpol PP di masa PPKM Darurat ini. SM/Dok
Warga kecewa saat dibongkar dibongkar Satpol PP di masa PPKM Darurat ini. SM/Dok

PPKM Darurat ini ikhtiar bersama semua kalangan untuk saling mengendalikan diri, saling mengingatkan, serta memperkuat solidaritas menghadapi situasi pandemi. Memang tidak mudah, tapi harus terus diupayakan cara-cara yang humanis dan menjunjung tinggi harkat dan martabat sesame manusia,” terangnya.

Dalam masa seperti ini, lanjutnya, Satpol PP bisa menetapkan prosedur deteksi dan pencegahan dini pelanggaran. selanjutnya sosialisasi dan peringatan kepada masyarakat. 

Setiap tindakan penyelenggara dan pelaksana, dibatasi oleh Undang-Undang dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

Penyelenggara dan pelaksana wajib memberikan pelayanan yang berkualitas dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 

Baca Juga: IPHI Jateng Deklarasi Perkuat Jogo Tonggo

Setiap tindakan penyelenggara dan pelaksana yang mengacu pada peraturan dan AAUPB, yang dapat mencegah perbuatan maladministrasi. 

Di antaranya perbuatan sewenang-wewenang, penyimpangan prosedur dan perbuatan melawan hukum.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Semarang Fajar Purwoto, menjelaskan, pembongkaran dilakukan karena rumah seluas 9.000 meter persegi yang memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).

"Perobohan ini mengacu pada keputusan PTUN nomor 12/B/2021 PTUN. Ini sengketanya sudah sejak setahunan yang lalu," kata Fajar.

Perrobohan itu, kata dia, sudah didahului dengan pemberitahuan pada Februari 2021. Dia mengklaim ada unsur Komnas HAM yang membantu mediasi antara warga, Pemerintah Kota, dan pemilik tanah yang sah. sebagian warga, lanjutnya, ada yang menerima tali asih dan ada juga yang menolak. Nilai tali asih berkisar Rp 10 -20 Juta.

Halaman:

Editor: Rosikhan Anwar

Tags

Terkini

Sungai Jebol, Mangkang Wetan Dilanda Banjir

Senin, 17 Januari 2022 | 19:20 WIB
X