Fraksi PKB Kota Semarang Tolak Sekolah Lima Hari, Berdampak Anak Tidak Bisa Ikut TPQ atau Madin

- Rabu, 20 Juli 2022 | 15:48 WIB
Rapat dengar pendapat fraksi PKB DPRD Kota Semarang bersama Dinas Pendidikan Kota Semarang terkait 5 hari sekolah. (suaramerdeka.com/dokumentasi Fraksi PKB Kota Semarang)
Rapat dengar pendapat fraksi PKB DPRD Kota Semarang bersama Dinas Pendidikan Kota Semarang terkait 5 hari sekolah. (suaramerdeka.com/dokumentasi Fraksi PKB Kota Semarang)

SEMARANG, suaramerdeka.com - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Semarang menolak surat edaran dam surat keputusan tentang Penetapan Program Pendidikan Karakter pelaksanaan pembelajaran lima hari.

Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Semarang H Sodri menyatakan, SE dan SK tersebut telah membawa dampak para murid sekolah di Kota Semarang tidak bisa mengikuti pendidikan agama di Madrasah Diniyyah (Madin) maupun Taman Pendidikan Al Qur’an (TPQ) karena jam sekolah mereka hingga sore hari.

“Kami telah menerima aspirasi dan mendapat bukti bahwa anak-anak sekolah banyak yang tidak bisa mengaji karena sistem sekolah lima hari. Maka SK dan SE dari Dinas Pendidikan tersebut harus dicabut," kata Sodri didampingi anggota Fraksi PKB HM Rohaini, Gumilang Febriyansyah dan Juan Rama, Selasa, 19 Juli 2022.

Baca Juga: 7 Tanaman Hias Ini Disebut Mendatangkan Sial untuk Pemilik Rumah, Bonsai Mahal Juga Termasuk Say!

Dilanjutkan Sodri, dua surat Dinas Pendidikan tersebut masuk dasar hukum yang keliru alias cacat hukum.

Yaitu berdasar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017.

Padahal, Permendikbud tersebut telah dibatalkan oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).

Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Semarang HM Rohaini menambahkan ada empat poin syarat boleh memilih sistem sekolah lima hari seminggu.

Baca Juga: Bukan Sihir Siap Siap Tajir! Kata Feng Shui, 7 Tanaman Hias Ini Datangkan Rezeki Berlimpah Tahun 2022

Adalah kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan, ketersediaan sarana dan prasarana, kearifan lokal, pendapat tokoh masyarakat dan/atau tokoh agama di luar Komite Sekolah/Madrasah.

Halaman:

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X