Pemerintah Diminta Pikirkan Hak Narapidana

SEMARANG, suaramerdeka.com - Advokat yang juga pendiri Rumah Pancasila, Yosep Parera meminta hak-hak warga binaan/narapidana di suatu lembaga pemasyarakatan (lapas) betul-betul dipikirkan oleh pemerintah.

Yosep mendorong Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk menindaklanjuti sejumlah masukan dan keluhan dari narapidana dengan menyampaikannya kepada pimpinan BPIP maupun kepada kementrian terkait.

"Kami berharap agar BPIP mendengarkan keluhan para napi, dan kemudian menyampaikannya kepada Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk membuat regulasi yang baik dan tepat terkait hak-hak narapidana," kata Yosep saat memberikan advokasi kepada warga binaan bersama BPIP di Lapas Perempuan Semarang, Senin (27/6).

Baca Juga: Cek Prediksi Kartu Tarot, Selasa, 28 Juni 2022, Zodiak Aries, Virgo, Leo, Taurus, Gemini dan Cancer

Menurutnya, belum sepenuhnya hak-hak warga binaan terpenuhi.

Salah satunya menyangkut kegiatan ibadah minggu ke gereja bagi narapidana kristiani maupun katolik.

Hal ini disebabkan minimnya petugas kemananan lapas, sehingga hanya dimungkinkan melakukan ibadah di dalam masing-masing blok hunian.

"Ada yang mengeluhkan tidak bisa ke gereja setiap minggunya. Padahal dalam lapas ada tempat ibadahnya. Minimnya petugas kemananan sebetulnya tidak bisa dijadikan alasan, sebab itu perintah pertama dari pancasila," ujarnya.

Baca Juga: Daftar Korban Kecelakaan Beruntun di Tol Cipularang, Cek di Sini

Dia berharap pemerintah semestinya bisa melakukan upaya terkait penyediaan petugas. Selain untuk memberikan jaminan kemanan secara umum, hak-hak narapidana juga akan bisa dilaksanakan dengan nyaman.