Bupati Demak Akui Sekdes ASN Korban Peraturan Perundangan

- Sabtu, 14 Mei 2022 | 10:36 WIB
Bupati Demak Hj Eisti'anah saat berkunjung ke Desa Tridonorejo Kecamatan Bonang. (suaramerdeka.com / Hasan Hamid)
Bupati Demak Hj Eisti'anah saat berkunjung ke Desa Tridonorejo Kecamatan Bonang. (suaramerdeka.com / Hasan Hamid)

DEMAK, suaramerdeka.com  - Munculnya keberatan sejumlah Sekretaris Desa ASN terkait terbitnya Perbup Demak Nomor 11 Tahun 2022 dinilai Bupati Demak Bupati Hj Eisti'anah sebagai hal wajar dan merupakan hak semua warga negara.

Bupati Demak pun menyebut bahwa para Sekdes ASN sebagai korban peraturan perundangan.

Mengingat sekdes ASN sebelumnya adalah Sekdes non PNS, namun kemudian ada kebijakan pemerintah terkait pengangkatan sekdes menjadi PNS atau ASN.

Dengan statusnya sebagai PNS maka mereka terikat dengan UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN, dan juga terdapat UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Baca Juga: Cek Yuk! Ramalan Asmara 12 Zodiak Menurut Kartu Tarot Hari Ini Sabtu 14 Mei 2022

Mengenai anggapan bahwa Perbup 11 Tahun 2022 tidak aspiratif, Bupati Demak mengemukakan bahwa sejak awal selalu menerima masukan dari mereka.

Audiensi yang dilakukan beberapa kali bukan hanya dengan sekdes tetapi juga dengan kepala desa.

Mengingat kades dan sekdes merupakan satu kesatuan dalam pemerintahan desa serta menjadi bagian dari organisasi pemerintahan di tingkat Kabupaten.

"Maka kami menyerap masukan dari mereka. Hal itu dimaksudkan untuk mencarikan solusi terbaik. Secara prosedural, Perbup 11 Tahun 2022 sudah sesuai peraturan yang berlaku," terang Bupati Demak.

Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta 14 Mei 2022: Pencarian Aldebaran Lanjut, Andin Tunggu Kabar Terbaru

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Jelang Lebaran, Pemkab Demak Gelar Pasar Murah

Kamis, 28 April 2022 | 18:22 WIB
X