5 Poin Penting Revisi Kedua UU Desa, Dibentuk Hakim Perdamaian Desa

- Senin, 14 Juni 2021 | 18:50 WIB
UJI SAHIH: Wakil Ketua Komite I DPD RI Abdul Kholik menghadiri uji sahih draf RUU tentang perubahan kedua UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di kantor DPD RI Perwakilan Jateng di Kota Semarang, Senin (14/6). (suaramerdeka.com/Hanung Soekendro)
UJI SAHIH: Wakil Ketua Komite I DPD RI Abdul Kholik menghadiri uji sahih draf RUU tentang perubahan kedua UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di kantor DPD RI Perwakilan Jateng di Kota Semarang, Senin (14/6). (suaramerdeka.com/Hanung Soekendro)

 

SEMARANG, suaramerdeka.com – Hal-hal baru diusulkan dalam draf RUU perubahan kedua UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Setidaknya ada 5 poin penting revisi kedua UU Desa, salah satunya adalah usulan pembentukan hakim perdamaian desa.

Hakim perdamaian desa merupakan lembaga mediasi desa yang menjadi penengah jika ada masalah-masalah di tingkat desa. Sehingga masalah yang terjadi di tingkat desa bisa terselesaikan tanpa harus ke ke kepolisian atau pengadilan.

Wakil Ketua Komite I DPD RI Abdul Kholik mengatakan usulan tentang hakim perdamaian desa merupakan sesuatu yang baru di undang-undang. Harapanya, ada penyelesaian masalah melalui mekanisme pendekatan dari tokoh-tokoh masyarakat di desa.

Baca Juga: Update Corona 14 Juni: Bertambah 8.189, Kasus Covid-19 di Indonesia Hari Ini 1.919.547 Orang

“Jadi kalau ada masalah, tak harus selalu berurusan dengan kepolisian dan pengadilan. Yang ujung-ujungnya proses lebih lama dan memakan waktu. Selain itu hal jika diselesaikan secara hukum dan pasti ada pihak yang menang dan kalah cenderung merusak keharmonisan masyarakat desa.

Kalau dengan mediasi hakim perdamaian desa diharapkan tetap ada keharmonisan,” kata Abdul Kholik di sela-sela uji sahih draf RUU tentang perubahan kedua UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di kantor DPD RI Perwakilan Jateng di Kota Semarang, Senin (14/6).

Selain Abdul Kholik, hadir tiga narasumber lain dalam uji sahih tersebut. Yakni Kepala Dispermasdes Dukcapil Jateng, Sugeng Riyanto, akademisi Undip Dr Kushandajani MA dan akademisi UKSW Salatiga Dr Umbu Rauta. Hadir pula anggota Komite I DPD RI.

Baca Juga: Sengketa Bubakan, Hendi: Terimakasih Kejari Kota Semarang

Halaman:

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

BST Cair, Mekanisme Penyaluran Bansos Digodog

Rabu, 21 Juli 2021 | 18:41 WIB
X