Pemilik Sebidang Lahan di Cebolok Desak BPN Jateng Bertanggung Jawab, Terkait Sertifikat Ganda

- Selasa, 28 Desember 2021 | 14:41 WIB
pemilik sebidang lahan di Cebolok desak BPN Jateng bertanggung jawab, terkait sertifikat ganda. (suaramerdeka.com/Jati Prihatnomo)
pemilik sebidang lahan di Cebolok desak BPN Jateng bertanggung jawab, terkait sertifikat ganda. (suaramerdeka.com/Jati Prihatnomo)

SEMARANG, suaramerdeka.com – Iin Hastuti dan Mila Tanu Raharjo, pemilik sebidang lahan di kawasan Cebolok, Kelurahan Sambirejo, Kota Semarang, Iin Hastuti dan Mila Tanu Raharjo, melalui kuasanya Azis Suryo Kusumo, mendesak Kanwil ATR/BPN Jateng bertanggung jawab. Pihaknya menilai BPN mengeluarkan sertifikat ganda.

Azis Suryo Kusumo menuturkan, kliennya memiliki lahan seluas kurang lebih 4.000 meter persegi yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 02878.

Menurutnya, SHM tersebut diterbitkan pada tahun 1997. Sementara pada 2021 kemarin, BPN Semarang menerbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Mutiara Artery Property di atas objek tanah yang sama.

 Baca Juga: Zero Covid-19, Tahun 2022 Pemkot Semarang Fokus Kembangkan Pariwisata

“Sekarang lahan tersebut sudah dibangun PT Mutiara Artery Property. Kami harus mengadu ke siapa? bukti sertifikat HM sudah ada sejak 1997, sementara yang HGB baru muncul 2021,” ucapnya dihadapan awak media, Selasa, 28 Desember 2021.

Azis menambahkan, pihaknya telah berkali-kali mencoba meminta klarifikasi, baik kepada Kantor BPN Kota Semarang  maupun Kanwil ATR/BPN Jateng.

Tapi dia belum puas dengan jawabannya.

Baca Juga: Gandeng Dinas Kesehatan, BIN Vaksinasi 1.300 Anak di Semarang

Selain itu, Aziz juga melayangkan surat berisi keluhan sertifikat ganda ini kepada Kanwil ATR/BPN Jateng pada 3 Juli 2021 lalu. Surat tersebut baru dibalas 14 Desember 2021.

“Saya sudah kirim surat dan baru dibalas tanggal 14 kemarin dengan keterangan bahwa sertifikat kami tidak memiliki kesesuaian. Kami bingung, pertanyaan kami jelas, ada dua sertifikat pada tanah yang sama dan diterbitkan instansi yang sama. Lalu mana yang sah?” ungkapnya.

Halaman:

Editor: Nugroho Wahyu Utomo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X