Bupati Demak Ajukan Raperda Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh

- Kamis, 2 Desember 2021 | 08:48 WIB
Bupati Demak, Hj Esti'anah didampingi wakilnya KH Ali Makhsun menyerahkan dua usulan Raperda kepada Ketua DPRD Demak, HS Fahrudin Bisri Slamet, beserta ketiga wakilnya, H Maskuri, Zayinul Fata dan Nur Wahid. (suaramerdeka.com / Hasan Hamid)
Bupati Demak, Hj Esti'anah didampingi wakilnya KH Ali Makhsun menyerahkan dua usulan Raperda kepada Ketua DPRD Demak, HS Fahrudin Bisri Slamet, beserta ketiga wakilnya, H Maskuri, Zayinul Fata dan Nur Wahid. (suaramerdeka.com / Hasan Hamid)

DEMAK, suaramerdeka.com - Upaya mengurangi pemukiman kumuh perkotaan melalui peningkatan kualitas dan penataan kawasan terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Demak.

Untuk mendukung upaya tersebut, Bupati Demak dr Hj Eisti'anah SE mengajukan usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh kepada DPRD Demak dalam Rapat Paripurna ke-40 masa sidang III (ketiga) tahun 2021.

Bersamaan itu, Pemkab Demak juga mengajukan usulan Raperda tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren yang menjadi kewenangan daerah.

Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Demak, HS Fahrudin Bisri Slamet dihadiri para Wakil Ketua dan anggota DPRD, Wakil Bupati KH Ali Makhsun, Forkopimda, Sekda Singgih Setyono serta pimpinan OPD.

Baca Juga: Wisuda Unisfat Angkatan XIII, Alumni Diminta Ikut Majukan Demak

Eisti'anah mengatakan, berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman mengemban tujuan-tujuan untuk diupayakan perwujudannya.

Tujuan-tujuan tersebut di antaranya memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Kemudian mendukung penataan dan pengembangan wilayah, serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan arahan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Selain itu, lanjut Eisti, berdasarkan Pasal 96 Undang-undang No. 1 tahun 2011 juga menegaskan dalam upaya peningktan kualitas terhadap pemukiman kumuh, pemerintah menetapkan kebijakan, strategi, serta pola-pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis.

Baca Juga: Pemerintah Berencana Mengganti PNS dengan Robot, Begini Penjelasannya

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Perempuan Nelayan Jadi Tumpuan

Jumat, 31 Desember 2021 | 15:32 WIB

Bayar PBB-P2 Tepat Waktu, Warga Gajah Dapat Mobil

Kamis, 23 Desember 2021 | 21:09 WIB

Kerukunan Beragama Jadi Alat Pemersatu Bangsa

Rabu, 22 Desember 2021 | 09:24 WIB
X