Perjuangan Perempuan Nelayan di Demak Menggapai Kesetaraan

- Selasa, 30 November 2021 | 12:55 WIB

Akhirnya, kepala Desa Purworejo bersedia mencoret kata “buruh” pada surat rekomendasi  setelah menyimak rekaman video penjelasan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tentang definisi nelayan dan buruh nelayan. Merespon hal itu, para perempuan nelayan diantar suami mereka mengurus perubahan data KTP mereka ke Kantor Dindukcapil Kabupaten Demak.

Setelah melalui perjuangan yang panjang, pada 19 Januari 2018, 31 perempuan nelayan telah menggenggam KTP-elektronik dengan status pekerjaan sebagai nelayan. Sementara satu orang perempuan nelayan di Desa Morodemak tidak melanjutkan proses tersebut.

KARTU ASURANSI: Mujarokah, perempuan nelayan di Desa Morodemak, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, menunjukkan kartu asuransi nelayan. (suaramerdeka.com/ Isnawati)

Setelah identitas mereka berubah, mereka harus mengurus kartu nelayan untuk mengakses asuransi perikanan dari KKP. Pada November 2019, Menteri KKP saat itu, Susi Pudjiatuti menyerahkan kartu nelayan kepada 31 perempuan nelayan di Kabupaten Demak.

Menurut Masnuah, kartu nelayan yang diserahkan untuk perempuan nelayan di Kabupaten Demak jumlahnya paling banyak di antara daerah lainnya di Indonesia. Dengan kartu nelayan tersebut, perempuan nelayan bisa mengakses berbagai program bantuan dari pemerintah dan mendapatkan kartu asuransi. Sehingga mereka bisa mengurus asuransi jika mengalami kecelakaan saat melaut.

“Apakah tujuan dari perjuangan perempuan nelayan hanya untuk mendapatkan sebuah kartu nelayan? Bukan, tapi sebagai warga negara yang sama-sama mendapatkan hak dan perlindungan. Itu yang diperjuangkan para perempuan nelayan di Demak,” tegas Masnuah.

Halaman:

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Komisi C DPRD Demak Fokus Penataan Kawasan Kumuh

Sabtu, 24 Desember 2022 | 04:27 WIB

Bapemperda DPRD Demak Hasilkan 10 Perda

Selasa, 20 Desember 2022 | 21:52 WIB
X