Buruh Demo di Depan Gubernuran, Tuntut Penetapan UMP Sesuai KHL

- Jumat, 26 November 2021 | 08:24 WIB
Demo buruh di depan kantor Gubernuran Jateng. (suaramerdeka.com / dok KSPN)
Demo buruh di depan kantor Gubernuran Jateng. (suaramerdeka.com / dok KSPN)

SEMARANG, suaramedeka.com – Ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) melakukan demonstrasi di depan Kantor DPRD dan Gubernur Jateng, Kamis 25 November 2021.

Para buruh dalam KSPN itu menolak PP No. 36 Tahun 2021 dan meminta mengembalikan penetapan UMP sesuai survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Menurut Ketua KSPN, Nanang Setyono, penetapan UMP seharusnya berlandas pada KHL, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi.

Penetapan UMP melalui PP No. 36 menjadikan kenaikan UMP pada 2022 hanya naik 0,78 persen.

Baca Juga: Penerbangan Perdana ke Bandara Ngloram Diminati, Kursi Terisi Penuh

“Kami minta gubernur menetapkan upah sesuai dengan kebutuhan hidup layak, atau sekurang-kurangnya Gubernur mengeluarkan terobosan hukum supaya tidak mengikuti PP 36,” ucap Nanang.

Demonstrasi tersebut juga merupakan rangkaian demonstrasi sampai penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang akan ditetapkan nanti pada tanggal 30 November mendatang.

Nanang mengatakan beragam federasi akan turun ke jalan, mengawal penetapan UMK yang akan ditentukan 30 November nanti.

Demonstrasi pekan lalu telah dilakukan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) menuntut untuk UMK naik sebanyak 16 persen.

Baca Juga: Ridwan Kamil Khawatirkan Perilaku Pemilih, Cenderung Kurang Kedepankan Kualitas Figur Capres

Dari KSPN sendiri belum menentukan seberapa banyak persentase upah minimum harus naik.

“Mereka dasar-dasarnya sama dengan kami. Namun, mereka sudah melakukan survei terlebih dahulu. Sedangkan KSPN hanya memberikan konsepnya saja, belum mencari nominalnya,” kata Nanang.***

Halaman:
1
2

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Sungai Jebol, Mangkang Wetan Dilanda Banjir

Senin, 17 Januari 2022 | 19:20 WIB
X