605 Unit Perangkat Radio Telekomunikasi Tak Berizin Dimusnahkan

- Rabu, 27 Oktober 2021 | 14:36 WIB
Kepala Balmon Kelas I Semarang KGS A Sazili (tengah) melakukan pemusnahan barang bukti perangkat telekomunikasi tak berizin di Kantor Balmon Kelas I Semarang, Jl. Madukoro, Komplek Semarang Indah Blok C III / 1-3 Tawangmas, Semarang. (suaramerdeka.com/dok)
Kepala Balmon Kelas I Semarang KGS A Sazili (tengah) melakukan pemusnahan barang bukti perangkat telekomunikasi tak berizin di Kantor Balmon Kelas I Semarang, Jl. Madukoro, Komplek Semarang Indah Blok C III / 1-3 Tawangmas, Semarang. (suaramerdeka.com/dok)

SEMARANG, suaramerdeka.com - Sebanyak 605 unit alat/perangkat telekomunikasi dimusnahkan Balai Monitoring (Balmon) Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Semarang.

605 unit perangkat telekomunikasi yang diamankan itu merupakan barang-barang hasil dari penertiban yang dilakukan Balmon Kelas I Semarang sebanyak selama 2008 sampai dengan Juli 2021.

"Pemusnahan dilakukan sebanyak empat kali. Pada 2012 (19 unit), 2017 (174 unit), 2018 (42), dan 2021 (270 unit). Jadi totalnya ada 605 unit," kata Kepala Balmon Kelas I Semarang, KGS A Sazili seusai acara pemusnahan barang bukti di Kantor Balmon Kelas I Semarang, Jalan Madukoro, Komplek Semarang Indah Blok C III / 1-3, Tawangmas, Semarang, Rabu 27 Oktober 2021.

Baca Juga: Bareskrim Polri Bongkar Situs Web 19.love.me, Layanan Judi Online dan Adegan Seks Streaming

Sazili melanjutkan, pada 2021 pihak Balmon Kelas I Semarang memusnahkan 270 unit perangkat telekomunikasi meliputi, jenis exciter (230 unit), penguat sinyal (31 unit), handy talky (6 unit), dan jenis right (3 unit).

Dari 270 unit perangkat, sebanyak 49 unit tidak memiliki identitas. Sebelumnya kami telah umumkan melalui website dan media massa selama tujuh hari kalender.

Ia menjelaskan, dasar pemusnahan alat / perangkat telekomunikasi sudah diatur dalam perundang - undangan, seperti, KUHAP Pasal 7 Ayat 2, 3 dan Pasal 45 Ayat 1.

Baca Juga: Ini Dia Lirik Lagu 'Satu Nusa Satu Bangsa' yang Sering Dinyanyikan Saat Peringatan Sumpah Pemuda

Kemudian, UU Nomor 36 Tahun 1999, tentang telekomunikasi, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja.

"Selanjutnya, Perdirjen No 4 Tahun 2018, tentang manajemen penegakan hukum untuk PPNS di lingkungan Ditjen SDPPI, standar operasional prosedur (SOP) manajemen pengelolaan barang bukti," katanya.

Halaman:

Editor: Rosikhan Anwar

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kejari Bantu Pemkot Tagih Piutang Pajak

Jumat, 3 Desember 2021 | 22:33 WIB

Nyali Besar, Panjat Tower 30 Meter Tanpa Gemetar

Kamis, 2 Desember 2021 | 14:14 WIB

Realisasi PBB Melebihi Target Rp10,4 M

Selasa, 30 November 2021 | 21:07 WIB
X