Buntut Kebijakan Tidak Memihak Karyawan, Dirut PDAM Tirta Bumi Serasi Diminta Mundur

- Rabu, 13 Oktober 2021 | 21:47 WIB
Perwakilan karyawan PDAM Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang menyampaikan orasi terkait tuntutan pengembalian hitungan PhDP menggunakan SK 2017 dan meminta Inspektorat Kabupaten Semarang melakukan audit atas penggunaan uang perusahaan, Rabu (13/10) siang. (suaramerdeka.com/dok)
Perwakilan karyawan PDAM Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang menyampaikan orasi terkait tuntutan pengembalian hitungan PhDP menggunakan SK 2017 dan meminta Inspektorat Kabupaten Semarang melakukan audit atas penggunaan uang perusahaan, Rabu (13/10) siang. (suaramerdeka.com/dok)

UNGARAN, suaramerdeka.com - Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang diminta mundur dari jabatannya.

Tuntutan tersebut disampaikan perwakilan karyawan ketika menggelar aksi unjuk rasa di Halaman Kantor Pusat PDAM Jalan Gatot Subroto, Ungaran, Rabu (13/10) siang.

Selain menuntut Dirut PDAM Tirta Bumi Serasi Gus Wakhid Hidayat dinonaktifkan dari jabatannya, mereka yang mengatasnamakan sebagai para pejuang karyawan PDAM juga meminta jajaran direksi mengembalikan hitungan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) sesuai Surat Keputusan (SK) 2017, serta meminta Inspektorat Kabupaten Semarang melakukan audit atas penggunaan uang perusahaan.

Baca Juga: Dukung Program Desa Wisata, Pakuwojo: Harus Keluar Zona Merah Endemi Malaria

“Dari 2019, kita sudah mengajukan aspirasi ini lewat DPRD Kabupaten Semarang. Sampai dibentuk Panitia Khusus (Pansus) pada Desember 2019, lalu keluarlah rekomendasi yang menyarankan pengembalian hitungan PhDP dari SK 2019 ke SK 2017,” kata perwakilan karyawan PDAM Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang, Muhammad Takhrizuddin.

Yang jelas, menurutnya, dia bersama karyawan lain pascadiubahnya rumus penghitungan PhDP oleh Dirut PDAM Tirta Bumi Serasi Gus Wakhid Hidayat mengaku semakin menderita. Karena PhDP SK 2017 dinilai sudah bagus karena lebih memihak pada karyawan.

“Setelah diganti pada 2019 kita sengsara. Sudah ada rekomendasi DPRD tetapi sampai sekarang belum ada perubahan PhDP. Imbasnya hak-hak karyawan dikurangi, yang sudah pensiun pun jadi korban,” ujarnya.

Baca Juga: PON XX Papua: Atlet Terjun Payung Jateng Raih Emas

Pada kesempatan yang sama, Takhrizuddin berharap Bupati Semarang bisa menonaktifkan Dirut PDAM Tirta Bumi Serasi periode 2018-2023, menyusul disinyalir sudah semena-mena dalam memutuskan dan membuat kebijakan.

Selain aksi damai dan doa bersama, para karyawan PDAM Tirta Bumi Serasi sebelumnya sudah melayangkan surat berisi tuntutan serupa kepada Dewan Pengawas PDAM Tirta Bumi Serasi, DPRD, dan Bupati Semarang.

“Lha Dewan Pengawas sendiri sepertinya tidak pernah diajak ngobrol untuk perubahan PhDP tersebut. Saya sudah bersurat ke Bupati Semarang, saya menunggu hasil baiknya saja,” tegas dia.

Baca Juga: Piala Thomas 2021: Ganda Putra Indonesia, Fajar/Rian Gagal Lanjutkan Kemenangan

Menanggapi aksi kemarin, Kepala Bagian Keuangan dan Umum PDAM Tirta Bumi Serasi, Marsudi menyebutkan bahwa jajaran direksi masih rapat sehingga tidak bisa menemui peserta aksi.

Menurutnya, dari manajemen mempersilahkan DPRD, Dewan Pengawas, maupun Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Semarang membantu menyelesaikan persoalan di internal PDAM Tirta Bumi Serasi.

“Rencana kita akan kunjungan ke Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia atau Dapen Mapamsi, yang salama ini mengelola dana pensiun dari PDAM. Untuk komunikasi langsung, sebenarnya apa terjadi sehingga yang menjadikan permasalahan seperti ini,” kata dia.

Baca Juga: Purworejo Dinilai Baik Dalam Pemberdayaan Perempuan, Raih Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya

Untuk menjawab permintaan penghitungan PhDP SK 2017, Marsudi menerangkan, manajemen perlu menganalisa atas keuangan PDAM Tirta Bumi Serasi. Menyusul ada ketentuan bahwa PhDP dihitung atas kemampuan perusahaan.

“Sebenarnya kemampuan PDAM tidak bermasalah, tetapi ketika penghitungan kemarin saya masih baru. Secara gambaran besar, terjadi istilahnya penambahan beban biaya atas dana pensiun yang sudah dihitung kemarin,” terangnya.

Data yang dihimpun menyebutkan bahwa tahun ini setidaknya ada 14 orang karyawan PDAM Tirta Bumi Serasi yang pensiun.

Sebagai karyawan yang masih aktif bekerja, ia pun menginginkan hal yang sama dengan karyawan yang sudah purna dan menerima dana pensiun dengan hitungan PhDP tinggi atau maksimal.

Hanya saja, Marsudi menekankan, pihaknya tidak ingin menimbulkan beban bagi manajemen perusahaan dikemudian hari.

“Jangan sampai membebani kemudian hari. Misalnya hitungan tahun sekarang, tahun depannya pasti ada tagihan untuk membayar teman-teman yang pensiun. Itu yang dinamakan defisit aktuaria, ini yang harus dihitung ulang. DPRD juga mengetahui perihal ini,” ucapnya.

Halaman:

Editor: Rosikhan Anwar

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Nelayan Rawapening Dilindungi Asuransi

Selasa, 30 November 2021 | 21:46 WIB
X