Buntut Kebijakan Tidak Memihak Karyawan, Dirut PDAM Tirta Bumi Serasi Diminta Mundur

- Rabu, 13 Oktober 2021 | 21:47 WIB
Perwakilan karyawan PDAM Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang menyampaikan orasi terkait tuntutan pengembalian hitungan PhDP menggunakan SK 2017 dan meminta Inspektorat Kabupaten Semarang melakukan audit atas penggunaan uang perusahaan, Rabu (13/10) siang. (suaramerdeka.com/dok)
Perwakilan karyawan PDAM Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang menyampaikan orasi terkait tuntutan pengembalian hitungan PhDP menggunakan SK 2017 dan meminta Inspektorat Kabupaten Semarang melakukan audit atas penggunaan uang perusahaan, Rabu (13/10) siang. (suaramerdeka.com/dok)

UNGARAN, suaramerdeka.com - Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang diminta mundur dari jabatannya.

Tuntutan tersebut disampaikan perwakilan karyawan ketika menggelar aksi unjuk rasa di Halaman Kantor Pusat PDAM Jalan Gatot Subroto, Ungaran, Rabu (13/10) siang.

Selain menuntut Dirut PDAM Tirta Bumi Serasi Gus Wakhid Hidayat dinonaktifkan dari jabatannya, mereka yang mengatasnamakan sebagai para pejuang karyawan PDAM juga meminta jajaran direksi mengembalikan hitungan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) sesuai Surat Keputusan (SK) 2017, serta meminta Inspektorat Kabupaten Semarang melakukan audit atas penggunaan uang perusahaan.

Baca Juga: Dukung Program Desa Wisata, Pakuwojo: Harus Keluar Zona Merah Endemi Malaria

“Dari 2019, kita sudah mengajukan aspirasi ini lewat DPRD Kabupaten Semarang. Sampai dibentuk Panitia Khusus (Pansus) pada Desember 2019, lalu keluarlah rekomendasi yang menyarankan pengembalian hitungan PhDP dari SK 2019 ke SK 2017,” kata perwakilan karyawan PDAM Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang, Muhammad Takhrizuddin.

Yang jelas, menurutnya, dia bersama karyawan lain pascadiubahnya rumus penghitungan PhDP oleh Dirut PDAM Tirta Bumi Serasi Gus Wakhid Hidayat mengaku semakin menderita. Karena PhDP SK 2017 dinilai sudah bagus karena lebih memihak pada karyawan.

“Setelah diganti pada 2019 kita sengsara. Sudah ada rekomendasi DPRD tetapi sampai sekarang belum ada perubahan PhDP. Imbasnya hak-hak karyawan dikurangi, yang sudah pensiun pun jadi korban,” ujarnya.

Baca Juga: PON XX Papua: Atlet Terjun Payung Jateng Raih Emas

Pada kesempatan yang sama, Takhrizuddin berharap Bupati Semarang bisa menonaktifkan Dirut PDAM Tirta Bumi Serasi periode 2018-2023, menyusul disinyalir sudah semena-mena dalam memutuskan dan membuat kebijakan.

Selain aksi damai dan doa bersama, para karyawan PDAM Tirta Bumi Serasi sebelumnya sudah melayangkan surat berisi tuntutan serupa kepada Dewan Pengawas PDAM Tirta Bumi Serasi, DPRD, dan Bupati Semarang.

Halaman:

Editor: Rosikhan Anwar

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X