Perpres Turunan UU Pesantren Terbit, PWNU Jateng Ucapkan Terima Kasih Kepada PKB

- Senin, 20 September 2021 | 15:18 WIB
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah menyampaikan ucapan terima kasih kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas terbitnya Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2021 sebagai turunan dari Undang-undang No.18 Tahun 2019 tentang Pesantren. (suaramerdeka.com/dok)
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah menyampaikan ucapan terima kasih kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas terbitnya Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2021 sebagai turunan dari Undang-undang No.18 Tahun 2019 tentang Pesantren. (suaramerdeka.com/dok)

SEMARANG, suaramerdeka.com - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah menyampaikan ucapan terima kasih kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas terbitnya Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2021 sebagai turunan dari Undang-undang No.18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Rois Syuriah PWNU Jateng KH Ubaidillah Shodaqoh mengakui ada peran besar PKB atas hadirnya UU ini.

"Dalam hati, kita tetap mengakui, ini peran PKB. Hampir setiap pengasuh pesantren yang ketemu saya, ada yang dalam hati, berbisik ini peran PKB. Mudah mudahan PKB tetap mengawal pelaksanaannya, dan NU bisa memberikan pendidikan kepada masyarakat dengan dana yang kita terima dari APBN," ujarnya, usai tasyakuran UU dan Perpres UU Pesantren bersama pengurus DPW PKB Jateng di kantor PWNU Jateng, Semarang, Senin 20 September 2021.

Baca Juga: Ridwan Kamil Jadi Juru Lelang UMKM di Bali, Kerajinan Tangan Tembus Ratusan Juta

Hadir juga Ketua PWNU Jateng KH Muzamil, para kyai, bebeberapa jajaran pengurus PWNU. Dari PKB tampak Sekretaris DPW H Sukirman, Ketua FPKB Syarif Abdillah, Bendahara DPW Abdul Hamid, Anggota FPKB Fuad Hidayat, Deni Septivian, Zein AD, Siti Rosidah dan Nur Habsin.

Kiai Ubaid menuturkan, terbitnya undang-undang Pesantren yang diinisiasi Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar tersebut, adalah sebuah nikmat. Dalam pasal 23, pemerintah menyediakan dana abadi untuk ponpes.

"Tentunya ini nikmat, karena perdebatannya sudah panjang," ujarnya.

Menurutnya, saat Ponpes menjadi kerangka sistem pendidikan dengan UU, pemerintah berkewajiban membantu pendanaan ponpes.

Namun ada konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan dari dana tersebut.

Halaman:

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X