61 Bangunan Hunian di Ngemplak Simongan Telah Dibongkar

- Selasa, 7 September 2021 | 23:03 WIB
Satpol PP Kota Semarang bersama dengan unsur Forkompincam dan pihak kelurahan melakukan pembongkaran bangunan hunian di lahan seluas 8.200 meter persegi berlokasi di Kampung Karangjangkang, Ngemplak Simongan, Semarang Barat, Selasa (7/9). (SM/Muhammad Arif Prayoga)
Satpol PP Kota Semarang bersama dengan unsur Forkompincam dan pihak kelurahan melakukan pembongkaran bangunan hunian di lahan seluas 8.200 meter persegi berlokasi di Kampung Karangjangkang, Ngemplak Simongan, Semarang Barat, Selasa (7/9). (SM/Muhammad Arif Prayoga)

SEMARANG, suaramerdeka.com - Pembongkaran 61 bangunan hunian tak bersertifikat milik warga di Kampung Karangjangkang, Ngemplak Simongan, Semarang Barat, telah dilaksanakan.

Petugas Satpol PP Kota Semarang melakukan pembongkaran setelah mendapatkan rekomendasi bongkar dari Dinas Tata Ruang (Distaru).

Sebelum dilakukan kegiatan tersebut, surat peringatan 1, 2 dan 3 agar warga pindah serta penyegelan telah dijalankan.

Baca Juga: Sigap dan Disiplin, Danrem 081/DSJ Amankan Kunker Presiden Jokowi di Ponorogo dan Kota Blitar

Namun, warga ternyata masih tetap menempati hunian mereka, hingga kegiatan pembongkaran dilangsungkan. Pelaksanaan pembongkaran itu juga dibantu unsur Forkompincam dan pihak kelurahan.

Kepala Satpol PP Kota Semarang, Fajar Purwoto, mengatakan, warga penghuni bangunan sebelumnya telah mengajukan gugatan kepada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang atas sengketa tanah tersebut.

Hanya saja, gugatan ditolak berdasarkan keputusan PTUN Semarang No.50/G tahun 2021 pada 26 Juli.

Itu lantaran tidak ada satu pun warga penghuni yang mampu menunjukkan surat kepemilikan tanah yang sah, maupun Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di lahan seluas 8.200 meter persegi berlokasi di Kampung Karangjangkang tersebut.

Baca Juga: Mulai Persiapan Musim 2022, IBL Gelar Audiensi Bersama Perbasi dan Menpora

''Kami membongkar atas dasar keputusan PTUN dan rekomendasi dari Distaru Kota Semarang. Tanah ini juga ternyata terdaftar atas nama Putut Sutopo, tercatat di kantor BPN/ATR. Kuasa hukum warga pun ternyata diketahui tidak pernah menyampaikan hal tersebut, sehingga membuat warga merasa benar dan tetap enggan pindah sebelum pembongkaran,'' ujar dia, Selasa (7/9).

Halaman:

Editor: Ahmad Rifki

Tags

Terkini

Nyali Besar, Panjat Tower 30 Meter Tanpa Gemetar

Kamis, 2 Desember 2021 | 14:14 WIB

Realisasi PBB Melebihi Target Rp10,4 M

Selasa, 30 November 2021 | 21:07 WIB
X