Parera Minta Kaji Ulang Status Tersangka Pengibar Bendera Bintang Kejora

- Selasa, 3 September 2019 | 12:19 WIB
TUNJUKAN SURAT : Yosep Parera menunjukkan surat permohonan yang dikirimkan kepada presiden. (Foto suaramerdeka.com/Eko Fataip)
TUNJUKAN SURAT : Yosep Parera menunjukkan surat permohonan yang dikirimkan kepada presiden. (Foto suaramerdeka.com/Eko Fataip)

SEMARANG, suaramerdeka.com - Praktisi hukum sekaligus Pendiri Rumah Pancasila dan Klinik Hukum Semarang, Yosep Parera memberikan pendapat hukum mengenai delapan pendemo yang ditetapkan tersangka terkait pengibaran bendera bintang kejora.

Mereka sebelumnya ditetapkan tersangka oleh pihak Polda Metro Jaya lantaran diduga mengibarkan bendera tersebut saat aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka pada Rabu (28/8) lalu.

Yosep menilai, penetapan tersangka delapan orang warga Indonesia dari Papua itu bertentangan dengan peraturan hukum positif Indonesia. 

Dia menyebut, demonstrasi dilakukan sesuai waktu yang diperbolehkan dalam peraturan.  Hal itu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012, tentang tata cara penyelenggaraan, pelayanan, pengamanan dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum.

"Bertentangan dengan hukum positif karena Pasal 5 huruf b UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Mereka tidak bisa dipidana, kecuali pada saat demonstrasi merusak fasilitas umum," kata Yosep, Selasa (3/9).

Pihaknya kemudian mengirimkan surat permohonan kepada presiden. Surat itu resmi dikirimkan tertanggal 2 September 2019.

Dalam surat itu, dia memohon kepada presiden agar memerintahkan Kapolri untuk melakukan kajian ulang atau koreksi terhadap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya.

"Pendapat ini saya sampaikan setelah menerima banyak permintaan dari tokoh agama maupun tokoh masyarakat. Mereka intinya meminta kepada saya agar memberikan pendapat hukum terkait perkara ini," ujarnya.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono menyatakan kepada media, kedelapan tersangka itu dijerat dengan Pasal Makar sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 106 dan 110 KUHP. 

Halaman:

Editor: Maya

Tags

Terkini

Program Stimulus, PLN Beri Keringanan Pembayaran Listrik

Minggu, 19 September 2021 | 09:38 WIB

Ibu Hamil Diharapkan Jangan Takut Vaksin

Jumat, 17 September 2021 | 21:25 WIB
X