Kejati Serahkan Sertifikat HPL Kawasan PRPP ke Pemprov Jateng

- Jumat, 23 Agustus 2019 | 04:22 WIB
PIAGAM PENGHARGAAN: Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Yunan Harjaka SH MH didampingi Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Asnawi menunjukkan piagam penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah setelah berhasil menyelamatkan aset pemerintah di kawasan PRPP, Tawangmas Semarang. (suaramerdeka.com / dok)
PIAGAM PENGHARGAAN: Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Yunan Harjaka SH MH didampingi Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Asnawi menunjukkan piagam penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah setelah berhasil menyelamatkan aset pemerintah di kawasan PRPP, Tawangmas Semarang. (suaramerdeka.com / dok)

SEMARANG, suaramerdeka.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN), menyerahkan sertifikat hak pengelolaan lahan (HPL) delapan bidang tanah seluas 248 hektare yang merupakan aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat di kawasan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP).

Penyerahan tersebut menurut Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Yunan Harjaka SH MH, merupakan hasil dari usaha penyelamatan aset negara yang sudah dilakukan bertahun-tahun.

“Perjuangan tim JPN luar biasa, kami dari peradilan tingkat bawah kalah. Keputusan Pengadilan Negeri sampai dengan kasasi di Mahkamah Agung memenangkan pihak swasta, yaitu PT Indo Perkasa Usahatama atau sekrang PT Indo Permata Usahatama (IPU). Bukti baru yang kami ajukan saat melakukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) dikabulkan, sehingga memenangkan kami,” kata Yunan di kantornya, di Jalan Pahlawan Semarang, Kamis (22/8).

Usai berhasil memenangkan PK maka aset dikembalikan ke Pemprov Jawa Tengah, kemudian pihaknya berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Tata Ruang setempat untuk penerbitan sertifikat pengganti. Delapan bidang sertifikat HPL pengganti nomor 20 sampai dengan 27 terbit, kemudian pihak kejaksaan menyerahkannya kepada Pemprov Jawa Tengah dan diterima langsung oleh Gubernur Ganjar Pranowo.

Pihaknya berharap setelah aset kembali ke tangan Pemprov Jawa Tengah maka nantinya aset-aset tersebut dapat dikelola dengan baik untuk kepentingan rakyat dan kemajuan provinsi ini, khususnya di bidang perekonomian.

Berikutnya, kedua belah pihak akan melakukan negosiasi-negosiasi terkait perjanjian yang sudah disepakati selama 75 tahun. “Gubernur juga menyatakan tetap menghormati apa yang ada di dalam perjanjian antara pemerintah dengan pihak swasta yang telah disepakati oleh pendahulunya,” tambahnya.

Melawan Hukum

Jaksa Pengacara Negara Tati Vain Sitanggang menyatakan, gugatan yang diajukan oleh PT IPU saat PK dinyatakan Mahkamah Agung tidak diterima atau Niet Ontvankelijk Verklaard karena dianggap sebagai gugatan perbuatan melawan hukum. Seharusnya hak guna bangunan (HGB) PT IPU berada di atas hak pengelolaan lahan Pemprov Jawa Tengah di mana pemanfaatannya untuk pusat rekreasi dan promosi.

“Tetapi faktanya tanah yang berstatus HGB di atas HPL Pemprov Jawa Tengah justru dibuat perkantoran, perumahan, pusat bisnis dan diperjualbelikan oleh PT IPU. Ini tidak sesuai dengan Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri mengenai peruntukan tanah tersebut,” tutur jaksa yang bertindak sebagai JPN tersebut.

Halaman:

Editor: Andika

Tags

Terkini

Beraksi di 16 Minimarket, Pelaku Ditangkap

Jumat, 28 Januari 2022 | 23:17 WIB

Polres Kendal Musnahkan 359 Knalpot Brong

Jumat, 28 Januari 2022 | 22:37 WIB

Tahap Pembangunan Tol Bawen-Yogyakarta Dibalik

Rabu, 26 Januari 2022 | 23:57 WIB
X