Menata Ulang Kiprah MUI

- Kamis, 29 Juli 2021 | 23:36 WIB
Abu Rokhmad Musaki
Abu Rokhmad Musaki

Seingat saya, selama sepuluh tahun berkhidmah, baru kemarin MUI Jateng menyelenggarakan acara Milad ke-46 MUI (27/7/2021). Meski sifatnya seremonial, Milad MUI sangat penting untuk menggugah ghirah dan mengangkat kebanggaan sebagai aktivis organisasi ini.

Terselenggaranya acara ini tercetus spontan, saat pengukuhan pengurus MUI Jateng, 17 Juli lalu. Bulan Juli, bulannya MUI.

Tepat kiranya kalau diadakan tasyakuran dan muhasabah perjalanan panjang MUI—yang lahir pada 26 Juli 1975—sekaligus momentum untuk nguda rasa tentang MUI demi kejayaan umat dan bangsa. MUI bukanlah organisasi yang super baik. Banyak hal yang perlu dibenahi dari majelis ini.

Di Milad MUI tidak perlu disebut jasa MUI kepada umat. Itu dilupakan saja. Biar umat yang menilai apakah MUI berkontribusi bagi kehidupan umat Islam atau tidak. Karena itu, tema milad “MUI Dibutuhkan MUI Dikritik” sengaja dipilih. Apakah MUI dibutuhkan? Umat yang bisa menjawab pertanyaan ini.

Alih-alih ingin dipuji atau merasa dibutuhkan, MUI justru ingin mendapat masukan dan kritik dari pengurus dan umat. Kebanyakan masyarakat yang tidak berani bersuara dan mengkritisi MUI. Di usianya yang ke-46, MUI harus membuka diri dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan khidmahnya untuk umat dan bangsa.

Gendhu-gendhu Rasa atau Ngudarasa Milad Ke-46 Majelis Ulama Indonesia (MUI) bertema ‘’MUI Dibutuhkan, MUI Dikritik’’ digelar di Hotel Pandanaran Semarang. Halaqah yang dimoderatori Sekretaris MUI Jateng Agus Fathuddin Yusuf menghadirkan narasumber Ketua Dewan Pertimbangan MUI Drs H Ali Mufiz MPA, Ketua Komisi Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan MUI sekaligus antropolog Undip Prof Dr Mudjahirin Thohir MA, Kepala Balai Litbang Agama Semarang Dr Samidi Khalim MAg, dan Ketua Umum MUI Jateng Dr KH Ahmad Darodji MSi.

Bahwa MUI hanya menjadi stempel kebijakan pemerintah, merupakan kritik lama tetapi masih relevan untuk didengar. Banyak suara umat Islam yang mengatakan demikian. Betulkah demikian?

Kebijakan pemerintah yang mana yang membutuhkan stempel MUI? Apakah stempel MUI masih laku di hadapan pemerintah? Atas pertanyaan ini, pengurus MUI harus mampu menjawabnya dengan karya nyata.

KH. Ali Mufiz selaku ketua Dewan Pertimbangan MUI memberikan saran yang sangat penting. Bahwa MUI harus mampu berpikir besar untuk membangun peradaban Islam. MUI jangan hanya berpikir kecil dan teknis (tahlil, istighasah, tausiyah), apalagi kalau hanya terjebak dalam romantisme dan rutinitas organisasi belaka.

MUI bukan pelaksana keputusan pemerintah. MUI pemberi arah dan tempat berkonsultasi, sebelum kebijakan dikeluarkan. Kritik ini dapat mendobrak stagnasi di tubuh MUI, jika mampu dicerna pengurusnya.
Penting untuk mendorong MUI agar mampu berperan menjadi desainer kehidupan umat beragama dan membangun peradaban Islam. Gagasan Prof. Mudjahirin Thohir ini sangat ideal.

Halaman:

Editor: Ahmad Rifki

Tags

Terkini

Apapun Hajatmu, Bacalah Doa Mustajab Ini

Sabtu, 25 September 2021 | 20:39 WIB

Doa Sebelum dan Sesudah Makan, Begini Lafadz dan Artinya

Sabtu, 25 September 2021 | 08:48 WIB

Kekerasan Terhadap Perempuan

Kamis, 23 September 2021 | 22:40 WIB

KHM Mustajab, Pendiri Pondok Islahut Tholibin

Kamis, 23 September 2021 | 22:25 WIB

Pesantren Agen Perjuangan Kelas

Kamis, 23 September 2021 | 22:15 WIB

Endhas Gundhul Dikepeti

Kamis, 23 September 2021 | 22:01 WIB

Pentingnya Menjaga Shalat Lima Waktu

Senin, 20 September 2021 | 17:13 WIB

Ini Keringanan Shalat bagi Musafir

Senin, 20 September 2021 | 10:17 WIB

Gajah Alingan Suket Teki

Jumat, 17 September 2021 | 07:15 WIB

Perpres Dana Abadi Pesantren

Jumat, 17 September 2021 | 06:30 WIB

KH. Abdullah Sajad, Perintis Dakwah di Semarang Wetan

Jumat, 17 September 2021 | 05:50 WIB

Perempuan dan Literasi Keuangan

Jumat, 17 September 2021 | 05:39 WIB
X