Jalani Haji dengan Penuh Syukur

HARI yang ditunggu bagi calon jamaah haji Indonesia segera tiba. Pada Jumat 3 Juni 2022 kemarin, kloter pertama jamaah haji dari berbagai embarkasi di Indonesia masuk asrama haji.

Besok paginya, (Hari Sabtu, 4 Juni 2022), calon jamaah haji gelombang I akan terbang menuju Kota Suci Madinah.

Pemerintah telah menyiapkan berbagai hal untuk melayani tamu-tamu Allah (duyuf al-rahman), baik di tanah air maupun di Saudi Arabia.

Transportasi, akomodasi, konsumsi dan lain-lain, termasuk para petugas yang akan mendampingi jamaah haji sudah dipersiapkan maksimal.

Semua ini diharapkan dapat memenuhi seluruh kebutuhan jamaah haji sehingga mereka khusyuk dan nyaman saat beribadah: seluruh rukun, wajib dan sunnah haji secara sempurna dapat dilaksanakan.

Pada akhirnya, semoga seluruh jamaah haji mendapat predikat haji mabrur.

Penyelenggaraan Ibadah haji selalu penuh dinamika, apalagi tahun ini. Inilah Ibadah haji pertama pasca pandemi covid-19.

Dua tahun haji libur tidak membuat Kemenag RI jetlag terlalu lama. Jauh-jauh hari, Kemenag telah menyiapkan berbagai skenario jika Ibadah haji diselenggarakan pada 2022 ini.

Situasi pandemi covid-19 memang betul-betul menyulitkan, bahkan sejak perencanaan. Tetapi Kemenag RI terus mematangkan berbagai skenario pemberangkatan haji.

Begitu Pemerintah Saudi Arabia mengumumkan kuota jamaah haji Indonesia yang akan berangkat tahun ini, Kemenag sudah menyiapkan berbagai rencana yang harus dilaksanakan.

Waktu persiapannya memang cukup pendek, tapi ini tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji.

Kuota haji diumumkan pada pertengan bulan Ramadhan dan akhir bulan Syawwal jamaah mulai berangkat ke Saudi Arabia.

Keputusan Pemerintah Arab Saudi yang secara mendadak menaikkan biaya layanan Masyair seminggu sebelum pemberangkatan jamaah haji kloter pertama juga merupakan dinamika yang penting.

Untungnya, hal ini dapat dan telah diselesaikan dengan baik. Kementerian Agama meminta tambahan anggaran 1,5 trilyun dan Komisi VIII DPR RI telah menyetujuinya.

Tambahan anggaran ini dibebankan pada nilai manfaat dan dana efisiensi yang dikelola BPKH. Jamaah haji tidak dibebani biaya tambahan sedikitpun akibat keputusan Pemerintah Saudi Arabia ini.