Basyarnas MUI Jateng Perlu Ditata Ulang

- Minggu, 31 Oktober 2021 | 21:10 WIB
Ketua Komisi Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia (HAM) MUI Jawa Tengah H Eman Sulaeman MH saat menyampaikan sambutan pada pembukaan Halaqah Ulama “Prospek Arbitrase Syariah Sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, di Hotel Pandanaran Semarang, Sabtu (30/10). (SM/Agus Fathuddin)
Ketua Komisi Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia (HAM) MUI Jawa Tengah H Eman Sulaeman MH saat menyampaikan sambutan pada pembukaan Halaqah Ulama “Prospek Arbitrase Syariah Sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, di Hotel Pandanaran Semarang, Sabtu (30/10). (SM/Agus Fathuddin)

SEMARANG, suaramerdeka.com – Ketua Komisi Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia (HAM) MUI Jawa Tengah H Eman Sulaeman MH mengatakan, Badan Syariah Nasional (Basyarnas ) MUI Jawa Tengah kondisinya sudah mati suri dan masa berlaku pengurusnya sudah kadaluarsa (2014).

Oleh karena itu perlu ada revitalisasi atau tata ulang  agar Basyarnas MUI Jateng dapat menjawab tantangan kebutuhan masyarakat ekonomi syariah.

Baca Juga: Cinta Tidak Direstui, Ibu dan Anak di Purworejo Dianiaya

Disela-sela Halaqah Ulama “Prospek Arbitrase Syariah Sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, di Hotel Pandanaran Semarang, Minggu (31/10), Eman Sulaeman menjelaskan, perkembangan ekonomi syariah dewasa ini bukan sebatas teori, tapi sudah berkembang pesat di ranah praktis, sesuai masalah kontemporer.

Fikih muamalah misalnya sebagian sudah diadaptasi dan diadopsi menjadi fatwa dewan syariah nasional.

Dalam tataran praktis, perkembangan ekonomi syariah maju pesat. Lembaga perbankan syariah dan bank konvensional membuka unit usaha syariah.

Belum lagi perkembangan pada bidang bisnis syariah nonbank. Pada praktiknya, ada banyak sengketa yang timbul dari kegiatan ini.

Baca Juga: Komitmen Layanani JKN-KIS, Klinik Simpang Lima Husada Raih Penghargaan

“Sesuai UU, kewenangan sengketa dapat diatasi oleh Pengadilan Agama. Namun, hakim tidak banyak yang memiliki keahlian cukup. Lalu para pihak mencari lembaga kredibel terkait, salah satunya Basyarnas,” kata dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang itu.

Jika memilih Basyarnas, lanjut Eman, kentungannya maka para pihak dapat memilih arbiter yang kredibel dan yang disepakati bersama.

Halaman:

Editor: Ahmad Rifki

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Tugas Istri Bernilai Dunia Akhirat

Jumat, 27 Januari 2023 | 06:35 WIB

Pitutur: Gemi, Mastiti dan Ngati-ati

Jumat, 27 Januari 2023 | 06:11 WIB

KH Agus Salim Pembelajar yang Bersahaja

Jumat, 27 Januari 2023 | 06:04 WIB

Aspal Plastik dan Fungsi Kekhalifahan

Jumat, 27 Januari 2023 | 05:48 WIB
X