Pesantren Agen Perjuangan Kelas

- Kamis, 23 September 2021 | 22:15 WIB
Mohammad Roqib. (suaramerdeka.com)
Mohammad Roqib. (suaramerdeka.com)

Oleh Mohammad Roqib*

suaramerdeka.com - Bayangan masa lalu saat saya di pesantren yang serba sederhana, mandiri, dan militan terasakan kembali teringat saat saya mendapatkan kiriman file dan berita di Suara Merdeka tentang Peraturan Presiden (Perpres) nomor 82 tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren telah ditandatangani Presiden RI.

Hati ini terasa berbunga-bunga seakan kemudahan dan jalan lapang untuk pengembangan pesantren ke depan semakin meyakinkan.

Berbagai pikiran ada dalam benak saya berkecamuk antara syukur yang dominan dan rasa khawatir pertanda kehati-hatian.

Bersyukur karena pertama, dengan perpres ini secara politik pengakuan negara semakin menguat terhadap peran serta pesantren yang secara historis telah berkiprah semenjak Islam dikenal di nusantara dan telah menjadi lembaga pendidikan satu-satunya untuk menyiapkan kader-kader intelektual dan pemimpin Muslim di masa sebelum politik etik diterapkan oleh Belanda di Indonesia dengan mendirikan lembaga pendidikan dalam bentuk sekolah.

Perpres ini juga menunjukkan bukti bahwa eksistensi alumni pesantren semakin mendapatkan tempat di pemerintahan sekaligus pengakuan spesial di masyarakat.

Eksistensi alumni pesantren telah masuk ke berbagai ruang dan lini baik politik, profesional, maupun pemberdayaan publik lainnya.

Fenomena peran alumni (atau jebolan pesantren, untuk menyebut yang tidak lulus pesantren karena hanya mengikuti program khusus seperti liburan atau Romadlon) telah mampu meyakinkan semua pihak akan peran dan kesaktian pesantren.

Apresiasi yang tinggi layak disampaikan kepada person-individu dan/atau komunitas (politik) yang terlibat untuk proses perpres ini.

Apresiasi juga dialamatkan kepada para pemangku jabatan yang telah merespon kehadiran Perpres ini dan segera untuk menyiapkan Perda baik di tingkat propinsi maupun kabupaten kota.

Inilah kekuatan pesantren yang “menembus batas” dalam mendidik para santrinya, tiada sekat perjuangan.

Siapapun yang ingin dikatagorikan sebagai santri, silahkan merespon Perpres ini dengan sigap dan niat tabarrukan kepada kyai dan pesantren, yang bersangkutan akan mendapatkan pengakuan historis sebagai santri abadi yang bertaburan dukungan dan doa dari keluarga besar pesantren meski yang bersangkutan belum pernah nyantri di manapun.

Tradisi hubungan santri – kyai yang unik tetapi akhir-akhir ini mendapat legitimasinya dalam konteks merdeka belajar dan kampus merdeka.

Kedua bersyukur karena alokasi pendanaan pesantren semakin jelas jalur dan alurnya. Jalurnya halal dan legal serta alur penyediaan anggaran dan prosedur mendapatkannya juga semakin jelas.

Perpres yang ditandatangani oleh presiden Joko Widodo tersebut telah membuka ruang dan jalan baru yang lebih terang benderang bagi siapapun pengambil kebijakan di negeri ini.

Jika sebelumnya ada yang mengalami kendala regulasi untuk mengalokasikan anggaran pemerindah, saat ini kendala itu tiada lagi.

Apresiasi nagara kepada pesantren terkait dengan pendanaan yang cukup bagi pesantren seperti yang tertuang dalam Perpres ini sangat melegakan keluarga besar pesantren karena dari awal berdiri sampai saat ini masih banyak kyai dan ustadz pesantren yang tidak mendapatkan konsekwensi finansial yang pantas dari lembaga Pendidikan pesantren yang mereka dirikan.

Alih-alih menghitung laba, semua fasilitas yang dimiliki kyai diperuntukkan untuk perjuangan membesarkan pesantren.

Di pesantren tidak dikenal dengan honor atau gaji, jika ada seringkali disebut dengan bisyarah atau ifrah yang berarti bebungah untuk membeli sabun atau ganti bensin.

Totalitas kyai dan jajaran pesantren untuk mengasuh santri memang tidak didesain untuk mendapatkan imbalan materi tetapi untuk mendapatkan alumni yang ‘alim (berilmu) dan ‘amil (mengamalkan ilmunya) yang berguna bagi diri si santri, keluarga, masyarakat, dan negaranya.

Untuk itu, dalam dunia pesantren tidak terdengan ada keluhan akan imbalan karena tradisi pesantren adalah “memberi” kemanfaatan bagi umat.

Meski demikian, alhamdulillah, negara telah berpihak kepada warganya yang telah menorehkan sejarah panjang di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial kemasyarakat selama ini dengan lahirnya Perpres nomor 82 yang bahkan dalam pasal 9, pemerintah dapat mengalokasikan dana untuk pesantren dalam skema hibah.

Semua keberpihakan ini dalam rangka untuk menjamin keberlangsungan pengembangan pesantren.

Kekhawatiran dan Antisipasi

Di balik rasa syukur tersebut, terbersit kekhatiran yang melintas di hati terutama tentang kemungkinan “belokan orientasi” juga kesibukan pengasuh dan pengelola pesantren.

Pengasuh terpancing untuk “sibuk” dengan “kurungan atau sangkar, bukan pada burung atau santrinya”.

Pengasuh giat dengan program pengembangan fisik dan lelap dalam meningkatkan kualitas program. Saya teringat pesan guru kami, KH. Abdullah Faqih Langitan Tuban, yang berpesan “pikirkan burung bukan sangkarnya”.

Pikirkan dan lakukan berbagai aktivitas intelektual, sosial, ritual, dan spiritual untuk santri niscaya Gedung dan sarprasnya akan menyesuaikan.

Demikian pesan sang guru saat memberikan restu pendirian pesantren kami. Sibuk dengan kualitas santri maka sarana dan prasarana pesantren akan mengikuti kesempurnaan kualitas yang telah dlakukan dan diraihnya.

Kedua, selain khawatir akan belokan kesibukan pengasuh pesantren juga khawatir Perpres ini akan menyulut semangat sebagian oknum luar pesantren untuk mendirikan pesantren hanya untuk motiv “proyek duniawi” berlabel pesantren, yang berimplikasi pada “mencoreng” nama bak pesantren yang dikenal dengan kesederhanaan, kemandirian, dan keilmuan yang terintegrasi dengan spiritualnya.

Paket “integratif” ini bisa-bisa tersingkir dari tradisi adiluhung pesantren jika tidak diantisipasi sedini mungkin.

Lebih dari itu oknum ini akan melangkah untuk menjebol tradisi dan ideologi pesantren yang dikenal nasionalis-toleran dengan tradisi dan ideologi baru yang kasar dan radikal.

Kekhawatiran ini sudah diantisipasi oleh Kementerian Agama dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 30 tahun 2020 tentang Pendirian Penyelenggaraan Pesantren yang berusaha memagari sedari awal proses pendaftaran pesantren ke Kementerian Agama melalui syarat-syarat sebanyak 27 syarat di antaranya harus melampirkan;

Struktur Organisasi Pesantren, Data Tenaga Pendidik, Data Tenaga Kependidikan, Data Santri, Data Kurikulum, dan Daftar Kitab Kuning yang jika dilakukan secara ketat akan mampu menyeleksi paham-paham yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Pada PMA ini pasal 20 juga disebutkan bahwa kyai (pesantren) harus berpendidikan pesantren yang dibuktikan dengan syahadah atau surat keterangan pernah belajar di pesantren.

Hanya saja dalam praktiknya pelaksanaan pasal ini masih disangsikan dengan bukti banyak pesantren yang lahir dan pengasuhnya bukan alumni, bersyahadah pesantren, atau minimal mendapatkan rekomendasi dari kyai sepuh yang punya otoritas untuk memberikan garansi intelektua dan spiritual sang kyai.

Meski bisa diperdebatkan, upaya hati-hati diperlukan agar nasionalisme dan cinta tanah air tetap terjaga dengan baik.

Pesantren Mentransformasikan Kelas Sosial Rendah

Telah diakui bahwa pesantren menjadi agen dalam perjuangan kelas. Tidak hanya tempat anak-anak untuk belajar agama, tetapi telah menjadi ruang kultural dalam transformasi “kemiskinan” atau kekurangan menjadi sesuatu yang lebih baik.

Realitas sosial menunjukkan bahwa mayoritas pesantren tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat bawah sekaligus mayoritas santrinya juga dari masyarakat rendah.

Masyarakat bawah dalam ekonomi maupun status sosialnya. Mereka umumnya adalah anak para petani, pedagang kecil, dan pejabat desa, bahkan ditemukan sebagian santri merupakan anak dari keluarga broken home, anak terlantar, fakir miskin, atau tersesat secara moral yang keluarganya tidak mampu lagi untuk mengasuh dan mendidikanya.

Orang tua yang menyerah harus bagaimana mendidik anak-anaknya kemudian pasrah kepada kyai yang diyakini memiliki kompetensi pedagogic yang jitu.

Santri pesantren yang berasal dari masyaakat bawah ini dan atau dari keluarga bermasalah ini amat membutuhkan figur, motivasi, dan pola kepengasuhan yang handal serta meyakinkan.

Pola kepengasuhan yang efektif di pesantren itu diperankan melalui pola:

1. kesatuan fisik dan psikis karena dasar niatan yang sama untuk ilmu dan ridla Allah Swt. serta dikuatkan dengan tinggal di satu komplek psesantren,

2. pemanfaatan waktu secara optimal yang digunakan untuk mengkaji berbagai ilmu yang biasanya dilaksanakan dalam rangkaian peribadatan shalat fardlu dan sunnah,

3. pelaksanaan dan aplikasi ilmu dalam peribadatan dan kehidupan social yang dikawal secara ketat oleh kyai,

4. keteladanan yang dilakukan oleh kyai sepanjang waktu merupakan media pembelajaran hidup dan aktual, dan

5. pola praktikum alami dengan memanfaatkan fasilitas dan media yang tersedia sehingga cenderung murah dan mudah,

6. balutan spiritual tingkat tinggi yang sulit diperoleh di lembaga Pendidikan lain.

Posisi dan peran kyai dalam pengasuhan santri yang bukan sekedar guru ngaji atau pendidik di sekolah ini, berdasarkan enam pola kepengasuhan di pesantren tersebut, peran kyai menjadi amat sentral dan strategis.

Sebagai upaya untuk menduplikasi model pendidikan Nabi, kyai memposisikan diri sebagai figur yang harus diikuti dan diapresiasi dalam beragai bidang kehidupan mulai dari akan tidur sampai bangun, dari kajian kitab kuning (literatur Islam klasik), praktik peribadatan, sampai dengan keterampilan hidup (life skill) keseharian.

Kyai setelah mengaji dan beribadah, seringkali mengajak santrinya ke sawah atau ladang untuk bercocok tanam, beternak, dan bahkan belajar untuk menjadi tukang dan membuat kapal sebagaimana yang dipraktikkan di pesantren Sunan Drajat Lamongan.

Sekali lagi, sebuah totalitas fikir-dzikir dan totalitas waktu, ruang, dan fasilitas yang dituangkan oleh kyai amatlah berharga, dan Perpres yang telah ditandatangani oleh presiden Joko Widodo bentuk aprisiasi dan langkah cerdas untuk menyiapkan generasi brilian, beradab, dan bermartabat untuk Indonesia jaya.

Perpres ini masih membutuhkan beribu langkah operasionalnya agar landing di lapangan. Pemerintah daerah harus merasa terpanggil dan segera berbuat agar regulasi berjalan normal, sehat, dan manfaat menyentuh kebutuhan riil pesantren beserta jajaran keluarga besarnya yang telah siap dengan berbarbagai program sekaligus langkah taktis-strategis untuk membangun NKRI yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem karta raharja, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.

Langkah cepat dan kongkrit para pejabat legislatif dan eksekutif di tingkat propinsi dan kabupaten/kota ditunggu.

*Dr KH Mohammad Roqib MAg, (Ketua FKPP/RMI Banyumas, Peengasuh Pesantren Mahasiswa An Najah Purwokerto, dan Rektor UIN Prof. Saifunddi Zuhri/ SAIZU Purwokerto)

Halaman:

Editor: Rosikhan Anwar

Tags

Terkini

Doa Nabi Adam AS, Memohon Ampunan kepada Allah SWT

Sabtu, 4 Desember 2021 | 19:06 WIB

Selektif Memilih Pengurus

Kamis, 2 Desember 2021 | 21:09 WIB

Komunikasi Jadi Pilar Kebahagiaan Keluarga

Kamis, 2 Desember 2021 | 21:01 WIB

Bungah Sajeroning Susah, Susah Sajeroning Bungah

Kamis, 2 Desember 2021 | 20:54 WIB

Ini Keutamaan Membaca Tasbih dan Tahmid

Kamis, 2 Desember 2021 | 07:08 WIB

Ini Manfaat Dahsyat dari Membaca Doa Sebelum Tidur

Senin, 29 November 2021 | 17:04 WIB
X