SEMARANG, suaramerdeka.com - Kasus penipuan peralihan hak milik tanah yang menimpa nenek renta dan buta huruf, Sumiatun yang biasa disapa Mbah Tun asal Desa Balerejo, Kecamatan Dempet Kabupaten Demak, terus bergulir.
Melalui tim advokasi Peduli Mbah Tun yang terdiri dari Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum (BKBH FH) Unisbank, Unit Bantuan Hukum DPC Peradi RBA dan lembaga bantuan hukum (LBH) Demak Raya, mengajukan gugatan kepada Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Demak ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Semarang.
"Agenda pada kesempatan ini pembuktian secara tertulis serta menghadirkan saksi ahli," ungkap Koordinator Tim Advokat Peduli Mbah Tun, Sukarman di Kantor PTUN Kota Semarang, kemarin.
Pria yang juga menjabat Ketua BKBH FH Unisbank ini menjelaskan, salah satu saksi ahli yang dihadirkan, yaitu Kepala Program Studi Magister Hukum Universitas Semarang (USM), Dr Juneidi. Dia berharap, saksi ahli memberikan keterangan yang gamblang terkait kasus peralihan hak atas tanah milik Sumiatun yang berawal dari penipuan itu.
"Perkaranya masuk dalam laporan 23/G/2020/PTUN. Majelis hakim yang menyidangkan, Gugum Surya Gumilah, Christian Edni Putra dan Erna Dwi Safitri," jelasnya.
Karman panggilan akrap Sukarman ini mengatakan, saksi ahli dalam persidangan menuturkan, putusan Mahkaman Agung (MA) Tahun 2015 harus dijadikan dasar pertimbangan pejabat tata usaha negara.
Dengan begitu, proses lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), sehingga permohonan eksekusi oleh pemenang lelang ke Pengadilan Negeri harusnya diabaikan BPN Kabupaten Demak. Tapi, kenyataannya BPN Kabupaten Demak justru memprosesnya dengan menerbitkan sertifikat.
Dia meminta, putusan MA harus dihormati secara hukum, karena sifatnya memberikan kepastian hukum atas kesalahan penerapan perundang-undangan.
"Atas dasar itu, kami menyimpulkan penerbitan sertifikat oleh BPN Kabupaten Demak kepada pemenang lelang adalah cacat formal dan meterial," imbuhnya.
Sementara itu, Sumiatun yang ikut hadir didampingi putranya, Hartoyo tampak bingung melihat proses persidangan itu. Dia berharap tanahnya yang dikemplang pihak tidak bertanggung jawab itu segera kembali.
"Iki kanggo mangan anak putu sesok (tanah ini untuk anak cucu saya nanti)," katanya, singkat.
Rencananya, sidang akan kembali digelar pada Kamis, 9 Juli 2020 dengan agenda mendatangkan pihak tergugat, yaitu BPN Kabupaten Demak.
