KENDAL, suaramerdeka.com - Ratusan aktivis Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) kabupaten/kota se Jawa Tengah siap memantau penggunaan Dana Covid 19 di Jawa Tengah, sesuai keputusan dalam rapat Koordinasi (Rakor) GNPK yang digelar di Kota Semarang, Kamis kemarin (21/5).
Ketua GNPK Jawa Tengah, Mastur Darori mengatakan, penggunaan dana anggaran untuk penanganan covid-19 memang harus dikawal. Karena diduga rawan sekali penyimpangan.
"Bukan hanya dana penanganan covid-19 saja, GNPK juga akan mengawal semua dana bantuan dari pemerintah. Baik itu BLT, BST, dana prakerja dan dana-dana lain," kata Mastur saat ditemui di kediamannya di Sukorejo Kendal, Jumat sore (22/5).
Dirinya berharap, kerjasama yang baik antara GNPK dan pihak berwenang, baik Kepolisian, Kejaksaan dan pihak terkait lainnya.
"Sinergi ini diperlukan dan semua pihak harus berperan aktif melakukan pengawasan. Seperti kita ketahui jumlah anggaran penangangan Covid-19 oleh pemerintah sangat besar yaitu mencapai Rp 405 Triliun," ungkap Mastur.
Di sisi lain, Dirinya menyebut bahwa penguatan pada langkah antisipatif terkait pengawasan anggaran covid-19 dan bantuan lain sekaligus menunjukkan komitmen GNPK terhadap pencegahan kasus korupsi.
"Kita memang masih dihantam oleh pandemi COVID-19, tetapi saya minta agar kinerja dan komitmen bersama dalam pemberantasan korupsi tidak terganggu karenanya," jelas Mastur.
Sementara menurut Sekretaris GNPK Jateng Rahmat Da’wah mengatakan, ratusan Aktivis GNPK dari kabupaten/kota se Jateng telah bergerak untuk memantau dana Covid-19 di Jawa Tengah.
"Ada dua belas kabupaten/kota yang sudah menggelar rakor guna pemantapan dan laporan hasil temuan dilapangan," ujarnya.
Dijelaskan oleh Rahmat, dari 12 kabupaten/kota yang telah menggelar rakor tersebut tahap pertama yaitu Kabupaten Rembang, Pati, Jepara, Kudus dan Demak.
"Sedangkan tahap kedua, Kabupaten Pekalongan, Batang dan Kota Pekalongan, dan disusul tahap ketiga yaitu Kabupaten Semarang, Kendal, Kota Salatiga dan Semarang," imbuh Rahmat yang juga ketua PWO Jateng.
Kemudian lanjutnya, untuk rakor tahap berikutnya setelah lebaran nanti, diantaranya Kabupaten Pemalang, Brebes, Tegal, Blora, Grobogan, Solo Raya, Magelang Raya, Banyumas, Wonosobo, Temanggung, Barjarnegara, Kebumen dan Cilacap.
"Semuanya Kita koordinasikan agar pergerakan Kita bisa memberikan kontribusi untuk Pemerintah dalam penanganan dan pengamanan dana Covid-19 yang telah digelontorkan pemerintah,” tandasnya.
Bahkan Rahmat juga mencanangkan seusai Covid-19 ini akan menggelar pertemuan akbar seluruh aktivis GNPK semua angkatan untuk terus bergerak memerangi Korupsi.
”Kami berharap ada pertemuan semua aktivis GNPK untuk memantapkan visi dan misi kita dalam memberantas korupsi,” pungkasnya.
