BATANG – Badan Pembuat Perda (Bapemperda) DPRD Kabupaten Batang bersama Pemkab dalam hal ini Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang telah sepakat untuk propemperda 2020 ditambah dua raperda yang dibahas. Semula Propemperda 2020 terdapat sembilan raperda, namun mendasari adanya usulan ada dua raperda yang dibahas, sehingga Propemperda 2020 terdapat 11 raperda.
Adapun dua raperda tambahan tersebut, yaitu Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal kepada BUMD, dan Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan, Pembinaan Pasar Rakyat dan Penataan Toko Swalayan di Kabupaten Batang.
Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Batang, Benny Abidin mengatakan, penambahan dua Raperda itu dinilai penting, di mana dalam rangka penyesuaian penyertaan modal kepada BUMD diperlukan pembentukan Perda tentang Penambahan Penyertaan Modal kepada BUMD.
Selain itu, dalam rangka menyesuaikan kondisi serta dinamika usaha yang terjadi saat ini, maka diperlukan perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang perlindungan, Pembinaan, Pasar Rakyat, dan Penataan Toko Swalayan di Kabupaten Batang.
"Menindaklanjuti adanya perubahan Propemperda Tahun 2020 itu, maka Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Batang bersama dengan Eksekutif/Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang telah melakukan rapat kerja pada 15 Oktober lalu," ujar Ketua Bapemperda DPRD Batang, Benny Abidin.
Adapun setelah dilakukan pembahasan dan mempertimbangkan berbagai pendapat, masukan dan saran dari para anggota Bapemperda maupun Eksekutif yang hadir, lanjut Benny, maka diambil beberapa kesimpulan dalam raker tersebut.
"Pertama, bahwa penambahan penyertaan modal kepada BUMD diperlukan untuk mendorong produktivitas BUMD, sehingga nantinya diharapkan akan mampu meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Masyarakat, dan Penyerapan Tenaga Kerja," terangnya.
Kemudian, untuk menyesuaikan perkembangan dinamika berusaha saat ini dan sesuai hasil evaluasi atas Perda Nomor 5 tahun 2014, maka Bapemperda sepakat merubah beberapa ketentuan yang diatur dalam Perda tersebut, dan setuju untuk dimasukkan dalam Propemperda tahun 2020.
"Bapemperda bersama Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang juga telah menyepakati adanya Perubahan Propemperda Tahun 2020, yang semula terdiri atas sembilan Raperda prioritas, menjadi 11 Raperda Prioritas," katanya.
Disebutkan dia, 11 Raperda prioritas itu terdiri dari, Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Batang, Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Batang, dan Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) Kecamatan Limpung.
Kemudian, Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) Kecamatan Tulis, Raperda tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2019, dan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Batang TA 2020.
Selanjutnya, Raperda tentang APBD Kabupaten Batang TA 2021, Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Kepada BUMD, dan Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 tahun 2014 tentang Perlindungan, Pembinaan Pasar Rakyat dan Penataan Toko Swalayan di Kabupaten Batang.
