JEPARA, suaramerdeka.com - Seorang oknum yang mengaku wartawan dilaporkan ke Polres Jepara akibat melakukan pemerasan. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan pihak berwenang. Kasatreskrim Polres Jepara, AKP Djohan Andika menyampaikan, dugaan pemerasan ini dilakukan oleh sejumlah oknum yang mengaku wartawan terhadap beberapa orang. Namun, ia belum bisa mengungkap orangnya karena masih dalam proses penyelidikan.
Tak hanya mengaku wartawan, oknum ini menurut AKP Djohan Andika, juga mencatut nama dirinya sebagai Kasat Reskrim dan Kapolres Jepara AKBP Nugroho Tri Nuryanto. Dalam tahap penyelidikan ini, polres akhirnya mengirimkan surat ke Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) agar bisa mendapatkan sejumlah keterangan terkait dengan dunia pers di Jepara dan dunia pers pada umumnya.
''Keterangan ini dimaksudkan untuk memastikan langkah-langkah penanganan selanjutnya dalam proses penyelidikan yang dilakukan,'' terangnya.
Jika ada perkembangan, penanganan kasus ini akan ditingkatkan menjadi proses penyidikan. Ketua PWI Jepara, Budi Santoso menyesalkan adanya kasus yang mencatut profesi wartawan untuk pemerasan. Ia sendiri telah menerima surat undangan permintaan keterangan dan dokumen dari Polres Jepara dengan nomor : B/1142/VIII/RES.1.19/2020/Reskrim tertanggal 31 Agustus.
''Terkait hal ini, kami sudah melakukan koordinasi dengan PWI Propinsi Jawa Tengah. Hasilnya, kami direkomendasikan untuk hadir memenuhi undangan tersebut pada 16 September nanti. Secara kelembagaan kami tidak ada masalah dan memastikan tidak terkait pada kasus ini,'' terangnya, Rabu (9/9).
Budi menyatakan prihatin dengan situasi terkini terkait pratik jurnalistik yang ada di Jepara. Terutama terkait dengan keberadaan pers sebagai bagian dari kehidupan masyarakat di Jepara, pihaknya berharap instansi pemerintah dan lembaga lainnya untuk berhati-hati. Pers di Indonesia diakui secara hukum dan diatur secara legal melalui UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
Menurutnya, beberapa intansi pemerintah di Jepara belum jeli dalam interaksi berkaitan dengan dunia pers. Banyak oknum yang kapasitas dan kualitasnya belum layak, mengatasnamakan wartawan dan difasilitasi sebagai wartawan. Dampaknya banyak praktik-praktik sesat jurnalistik yang kemudian menggeneralisasi semua jurnalis di Jepara, jadi menimbulkan kerugian bagi pers yang sesungguhnya.
''Di Polres Jepara sendiri, Sekretariat DPRD, juga di Kantor Bupati Jepara, saya kira perlu diverifikasi dengan sebenar-benarnya terkait keberadaan pihak-pihak yang mengatasnamakan dirinya sebagai wartawan. Apakah sudah sesuai dengan UU Pers, dan norma-norma dalam pers, harus dipastikan. Jangan sampai kemudian muncul kasus-kasus yang merugikan profesi wartawan seperti ini,'' ungkapnya.
