SLEMAN, suaramerdeka.com - Pemerintah Kabupaten Sleman rencananya akan membangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Dusun Tambakboyo, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok. Namun rencana itu gagal terlaksana karena mendapat reaksi penolakan dari warga.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sleman Dwi Anta Sudibya menilai, penolakan terjadi karena masih ada pandangan di tengah masyarakat bahwa TPST tak ubahnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah. Padahal TPST sudah menerapkan teknologi pengolahan sampah.
"Sebenarnya, Tambakboyo memang dikonsep untuk menampung sampah di kawasan perkotaan Depok dan sekitarnya. Sudah dihitung betul produksi sampahnya, dan berapa kapasitas tampungnya," kata Dwi.
Baca Juga: Baru Sepertiga Sampah di Sleman Dibuang ke TPA
Konsep TPST yang didesain Pemkab Sleman mengaplikasikan teknologi pengomposan yang sisa residunya diolah dengan incinerator. Secara teori, residu yang tersisa diperhitungan hanya tinggal 5-10 persen. Alat incinerator atau pembakar sampah yang digunakan pun menggunakan model baru. Asap yang dihasilkan dari proses pembakaran disemprot dengan air sehingga tidak naik sampai ke atas.
Biaya yang dibutuhkan untuk mengadakan semua sarpras TPST ini tidak tanggung-tanggung, mencapai Rp 28 miliar. Nominal itu hanya untuk fisik, belum termasuk pengadaan lahan. "Kalau menggunakan APBD, jumlah sebanyak itu memberatkan sehingga dananya pakai dari pusat," imbuh Dwi.
Baca Juga: Desa Wonorejo Juara Kreanova Berbahan Sampah Plastik
Meski gagal membangun TPST di Tambakboyo, Pemkab Sleman tidak patah arang. Alternatif lokasi sudah dijajaki antara lain Desa Sumberharjo dan Wukirharjo Prambanan, serta Kecamatan Minggir. Menurut Dwi, Detailed Engineering Design (DED) yang telah disusun untuk TPST Tambakboyo tetap bisa diterapkan di lokasi lain dengan tambahan beberapa penyesuaian.
"Yang tidak bisa diterapkan adalah UKL/UPLnya. Nanti harus menyusun yang baru lagi untuk lokasi lain karena kajian lingkungan satu dengan yang lain pasti berbeda," bebernya.
Terpisah, Kades Condongcatur Reno Candra Sangaji menjelaskan, ada beberapa hal yang melatarbelakangi penolakan oleh warga. "Salah satunya karena khawatir daerah mereka akan menjadi tempat penampungan sampah berskala besar sehingga beresiko mencemari lingkungan," ungkapnya.
Alasan lain disebabkan warga merasa terganggu dengan lalu-lalang truk pengangkut sampah. Selain merusak infrastruktur jalan, banyaknya truk yang melintas juga dikhawatirkan mengganggu keamanan lalu-lintas, mengingat lokasi berada di tengah pemukiman padat penduduk.
