PURWOREJO, suaramerdeka.com – Proses pengadaan barang dan jasa dalam penanggulangan pandemi virus corona (Covid-19) perlu kehati-hatian, mengingat banyaknya regulasi yang dikeluarkan pemerintah. Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Purworejo dalam penandatanganan naskah kerjasama antara RSUD Dr Tjitrowardojo Purworejo dengan Kejari Purworejo.
Penandatangan perjanjian kerjasama yang merupakan perpanjangan tersebut dilaksanakan di Auditorium RSUD setempat, Kamis (25/6). Penandatanganan dilakukan oleh Direktur RSUD Dr Tjitrowardojo, drg Gustanul Arifin MKes dan Kepala Kejari Purworejo, DB Susanto SH MH.
DB Susanto menyampaikan, penandatanganan kerjasama ini merupakan suatu kepercayaan pihak RSUD kepada Kejari Purworejo yang sudah beberapa kali mengimplementasikan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang riil. Seperti baru-baru ini, RSUD sudah memberikan kepercayaan kepada Kejari untuk melaksanakan pendampingan hukum dalam rangka pengadaan barang dan jasa khususnya dalam pencegahan dan penanggulangan Covid-19.
“Ini merupakan suatu pekerjaan yang sangat berat bagi kita semua, karena memang kita harus hati-hati dalam mengelola karena banyaknya regulasi yang turun. Memang apa pun keadaannya, tetap kita harus menaati aturan-aturan,” katanya.
Kerjasama dan kepercayaan dari RSUD ini, tambahnya, diharapkan dapat berjalan terus dan bisa bersama-sama memajukan apa yang menjadi tugas dan kewenangan Kejari maupun tugas dan kewenangan RSUD Dr Tjitrowardojo.
Direktur RSUD Dr Tjitrowardojo, drg Gustanul Arifin, menyampaikan bahwa perjanjian kerjasama ini merupakan implementasi dari kerjasama yang telah diadakan antara Pemkab Purworejo dengan pihak Kejari Purworejo berkaitan dengan kerjasama di bidang hukum perdata dan tata usaha negara.
Maksud diselenggarakan perjanjian ini adalah untuk mewujudkan kesepahaman para pihak dalam penyelesaian masalah-masalah di bidang hukum perdata dan tata usaha negara yang mungkin timbul di RSUD Dr Tjitrowardojo Purworejo, termasuk sosialisasi produk-produk hukum di RSUD Dr Tjitrowardojo Purworejo.
Adapun ruang lingkup kerjasama antara RSUD Dr Tjitrowardojo Purworejo dengan Kejari Purworejo adalah dalam bidang hukum dan tata usaha negara, dalam bentuk: pemberian bantuan hukum dalam penyelesaian masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Pemberian pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya di bidang perdata umum dan tata usaha negara. Serta, pelaksanaan kegiatan sosialisasi produk-produk hukum dalam upaya peningkatan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran hukum di RSUD Dr Tjitrowardojo Purworejo.
Menurut Gustanul, perjanjian kerjasama ini sangat dibutuhkan sebagai antisipasi terhadap permasalahan-permasalahan yang dimungkinkan timbul di masa yang akan datang dalam penyelenggaraan pelayanan di RSUD Dr Tjitrowardojo Purworejo. Termasuk dalam hal timbulnya keragu-raguan dalam menginterprestasikan suatu produk hukum.
“Sehingga dengan adanya perjanjian kerjasama ini pihak RSUD Dr Tjitrowardojo Purworejo diberi kesempatan untuk berkonsultasi dengan pihak Kejari Purworejo dan dengan harapan dalam pelaksanaan nantinya tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku,” imbuhnya.
