Beban Hutang LRT Palembang Mestinya Ditanggulangi Pemerintah Daerah

- Selasa, 12 Maret 2019 | 07:12 WIB
Foto: suaramerdeka.com / dok
Foto: suaramerdeka.com / dok

JAKARTA, suaramerdeka.com - Seluruh Rakyat Indonesia dinilai harus membayar kerugian dan menanggung beban hutang pada proyek kereta api ringan atau Light Rail Transit (LRT) Palembang. Pasalnya, anggaran pembangunan mega proyek sebesar Rp 10,9 Triliun itu, bersumber dari China Development Bank (CDB) dan konsorsium BUMN China dengan kepemilikan saham mayoritas 75 persen sementara gabungan BUMN Indonesia hanya memperoleh saham 25 persen.

Utang yang besar itu, membuat perusahaan BUMN, Wira Karya sebagai pelaksana proyek, tampak dirundung kepanikan pengembalian hutang kepada CDB, karena baru dibayar melalui mekanisme APBN tahap pertama sebesar Rp 1,8 triliun. Proyek milik Kemenhub itu masih memiliki hutang dengan bunga 4,7 persen atau setara Rp 45 miliar per bulan ditambah angsuran dan penyusutan, dengan hitungan kalkulasi setahun mencapai R p1,2 Triliun.

"Yang menikmati LRT Palembang adalah masyarakat di Sumatera Selatan, tetapi seluruh rakyat Indonesia harus menerima beban urunan untuk membayar angsuran hutang plus bunga dan penyusutan anggaran pada proyek LRT ini. Demikian juga konstituen daerah pemilihan Surabaya-Sidoarjo juga harus menanggung kerugian akibat salah kebijakan tersebut," Kata Bambang Haryo Soekartono, anggota Komisi V DPR-RI, Senin (11/3)

Padahal, kata anggota Fraksi Gerindra ini, semestinya beban LRT Palembang ini ditanggulangi Pemerintah Daerah, lantaran Pemda setempat yang mengusulkan proyek tersebut. Jadi, kata Bambang, Proyek itu diusulkan Gubernur Sumsel, kemudian disetujui oleh Presiden dan Menteri Perhubungan untuk mengeluarkan direktif melalui Perpres Nomor 116 Tahun 2015 dan Perpres 55 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit di Provinsi Sumatera Selatan.

"Ini tanpa melalui mekanisme kajian secara teknis dan ekonomis, kemudian Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kemenhub, juga tidak dilibatkan, akhirnya LRT tidak terkoneksi, sepi penumpang dan merugi. Jadi, mereka harus bertanggung jawab, jangan dibebankan kepada seluruh rakyat Indonesia." kata Bambang Haryo.

Mengenai hutang dan Subsidi LRT, menurut Bambang, harusnya tidak lagi dibebankan kepada APBN, dan subsidi LRT  dari APBN  sebesar Rp123 Milyar pertahun harus dicabut, karena prioritas anggaran negara masih diperlukan untuk kebutuhan Nasional, jadi bukan hanya Palembang saja," ujar Caleg DPR-RI Dapil Surabaya-Sidoarjo.

Sebagaimana jalur LRT yang dirilis Kemenhub, proyek sepanjang 24,5km  itu hanya melewati Bandara Sultan Baddarudin II, Mall Palembang icon hingga berakhir di Depo Bangunan Palembang.

Editor: Andika

Tags

Terkini

Hadapi Pemilu 2024, Airlangga Hartarto Minta Doa Ulama

Minggu, 24 Oktober 2021 | 16:28 WIB

PDIP: Desa Sebagai Orientasi Pengabdian

Kamis, 21 Oktober 2021 | 19:31 WIB

Munas Alim Ulama, PPP Kumpulkan 4 Gubernur di Semarang

Minggu, 17 Oktober 2021 | 18:38 WIB
X