Farhan: Kawal Tuntas Pengusutan Kasus Peretasan Data Peserta BPJS Kesehatan

- Kamis, 27 Mei 2021 | 15:45 WIB
Foto Istimewa
Foto Istimewa

BANDUNG, suaramerdeka.com - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Nasdem, M Farhan mendukung langkah BPJS Kesehatan melaporkan kasus kebocoran 279 juta data pesertanya ke Bareskrim Polri. Dia bahkan meminta pengusutan tuntas setuntasnya atas kasus tersebut sehingga patut dikawal.

Bukan tanpa alasan Farhan melayangkan permintaan tersebut. Salah satunya pengakuan pihak BPJS akan kemungkinan peretasan di balik peristiwa tersebut. Sorotan pun muncul sehingga memunculkan sejumlah kemungkinan.

Di antaranya dugaan keterlibatan orang dalam hingga pada tindak kejahatan sindikat di tengah gencarnya vaksinasi Covid-19 mengingat BPJS ikut dalam penanganan data pasien yang terpapar virus tersebut. Karenanya, untuk mengungkap kasus peretasan data penduduk ini cukup menantang.

"BPJS Kesehatan pasti menyimpan data pasien Covid-19. Sangat mungkin, data yang dicuri itu, bisa saja berkait dengan vaksin atau sindikat obat-obatan. Tapi sulitnya, adalah membuktikan pembocoran data tersebut merugikan peserta secara langsung, karenanya langkah hukum ini perlu dikawal hingga tuntas," ujar Farhan dalam keterangan yang diterima Kamis (27/5).

Dia menyebut bahwa konsekuensi hukum perkara tersebut memang bisa dilakukan melalui UU ITE. Hanya saja, itu harus melibatkan delik pelaporan dari pemilik data pribadi (WNI) yang merasa dirugikan. Sanksi paling berat adalah pencabutan ijin Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) BPJS Kesehatan oleh Kemenkominfo. 

"Tapi kalau sanksi itu diterapkan maka BPJS Kesehatan tidak dapat memberikan  layanan jaminan kesehatan kepada masyarakat," tambah pria berlatar presenter itu.

Diingatkannya, data kesehatan WNI bersifat sangat strategis. Karenanya, dia kembali menegaskan bahwa kasus itu mesti dianalisis dengan teliti, termasuk pertanyaan kenapa peretasan tersebut menyasar BPJS yang bagi orang awam mungkin tidak penting, termasuk kemungkinan keterlibatan orang dalam kegiatan tersebut di samping audit terhadap kompetensi teknologi informasi yang digunakan.

Lebih dari itu, Farhan berharap kasus bocornya data peserta BPJS Kesehatan itu bisa menjadi momentum untuk mempercepat pengesahan rancangan undang - undang Perlindungan Data Pribadi. 

"RUU PDP yang tengah deadlock perlu segera disahkan mengingat ata kesehatan WNI sangat penting dan rahasia. Harus dijaga dengan ekstra ketat tidak boleh bocor sekecil apa pun," katanya.

Halaman:

Editor: Maya

Terkini

X