DPRD Salatiga Ajukan Hak Interpelasi Kebijakan Wali Kota Copot 8 Pejabat

- Selasa, 4 Mei 2021 | 08:15 WIB
(suaramerdeka.com/Surya Yuli P)
(suaramerdeka.com/Surya Yuli P)

SALATIGA, suaramerdeka.com - Fraksi PDIP DPRD Kota Salatiga menyatakan sikap keberatan dan menyesalkan kebijakan Wali Kota Salatiga, yang memberikan hukuman disiplin berat berupa pencopotan jabatan delapan pejabat eselon II (kadinas) dan eselon III (kabid/sekdin), menjadi staf biasa. Atas dasar itu Fraksi PDIP mengambil langkah politik dan mengajukan surat keberatan kepada sejumlah lembaga, di antaranya Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Jawa Tengah.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Fraksi PDIP Kota Salatiga Teddy Sulistio SE di Gedung DPRD Kota Salatiga, Senin, 3 Mei 2021. ''Kami dan sejumlah fraksi di DPRD Kota Salatiga juga sedang menyiapkan Hak Interpelasi, yakni hak meminta keterangan kepada Wali Kota Salatiga. Usulan Hak Interpelasi segera akan disampaikan kepada Ketua DPRD dan selanjutnya dibahas di Rapat Paripurna,'' kata Teddy.

Menurutnya, Hak Interpelasi:merupakan hak wakil rakyat untuk meminta keterangan mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis. Teddy berharap agar persoalan ini dapat diselesaikan dengan dikembalikannya hak-hak delapan orang pejabat tersebut. Dijelaskannya, kebijakan hukuman disiplin berat, sebagai bentuk kesewenangan yang berdampak membunuh karir para pejabat tersebut.

''Seharusnya kalau dihukum yang bentuknya mendidik. Ini jelas-jelas membunuh,'' tegas Teddy.

Sementara itu Ketua DPRD Dance Ishak Palit menjelaskan, secara kelembagaan pihaknya sudah mengklarifikasi kepada Sekda, Asisten Sekda, dan Inspektorat, terkait sanksi Wali Kota terhadap sejumlah ASN/PNS tersebut. Karena keputusan Wali Kota sudah final, maka DPRD memback-up ASN yang mendapat sanksi tersebut. Termasuk dalam rangka pengajuan surat keberatan kepada Mendagri/Gubernur dan Komisi Apratur Sipil Negara (KASN). Seperti diketahui, salah satu fungsi KASN adalah mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN, serta menjamin pelaksanaan Kebijakan dan Manajemen ASN di Instansi Pemerintah.

''Kami dapat informasi bila pada Kamis mendatang, KASN akan melakukan klarifikasi secara online kepada para pejabat yang terkena sanksi,'' kata Dance.

Dance mengakui, keputusan KASN sangat menentukan langkah selanjutnya. Termasuk perlu dilanjutkan atau tidak upaya gugatan ke PTUN. Terkait usulan Hak Interpelasi, Dance menjelaskan bila hal itu merupakan hak anggota DPRD dan tata tertib di DPRD diatur prosedurnya. Usulan itu nanti akan dibawa ke rapat paripurna.

Kemat SSos dari Fraksi PDIP menambahkan, pihaknya melakukan pembelaan dan langkah mengirimkan surat aduan kepada Mendagri/Gubernur Jateng, Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi, KASN, serta Badan Kepegawaian Negeri Regional I di Yogyakarta. Pihaknya mendukung upaya para ASN yang terkena sanksi tersebut mencari keadilan.

Mendapat Dukungan

Di tempat yang sama, dua orang mantan kepala dinas, yakni Kadinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Ir Agung Hendratmiko dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Adhi Isnanto SSos MSi menjelaskan, mereka datang ke DPRD karena ada surat undangan. Mereka berterima kasih karena dalam upaya mendapatkan keadilan atas sanksi yang mereka terima, mendapat dukungan dari DPRD. Mereka juga menyampaikan bila selama bekerja telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik sesuai dengan aturan yang ada.

Seperti dikeahui, delapan orang pejabat Pemkot Salatiga, yang terdiri atas dua orang eselon II dan enam orang eselon III, mendapat sanksi hukuman disiplin berat dari Wali Kota Salatiga, karena telah melanggar ketentuan sesuai PP 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sanksi yang diterima yakni dilepas jabatannya dan menjadi staf biasa di lingkungan Pemkot Salatiga.

Sebelumnya, Wali Kota Salatiga Yuliyanto SE MM menjelaskan, pelaksanaan dan proses menjatuhkan hukuman telah berpedoman pada prosedur yang ada. Di mana sebelumnya telah melakukan pengkajian dan pemeriksaan atas dugaan adanya pelanggaran disiplin kepada sejumlah PNS tersebut. Atas dasar kajian dari tim tersebut, Wali Kota memutuskan untuk menjatuhkan hukuman disiplin berat, kepala delapan PNS berupa pembebasan dari jabatan, mengacu PP No 53 pasal 7 ayat (4.c).

Hukuman disiplin PNS didasari karena yang bersangkutan tidak melaksanakan standar operasi prosedur (SOP) dengan baik dan benar. Lalu tidak melaksanakan koordinasi, konsultasi, laporan, maupun perintah kepada bawahan. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat tidak terlayani dengan baik.

Halaman:

Editor: Nugroho

Tags

Terkini

Hadapi Pemilu 2024, Airlangga Hartarto Minta Doa Ulama

Minggu, 24 Oktober 2021 | 16:28 WIB

PDIP: Desa Sebagai Orientasi Pengabdian

Kamis, 21 Oktober 2021 | 19:31 WIB

Munas Alim Ulama, PPP Kumpulkan 4 Gubernur di Semarang

Minggu, 17 Oktober 2021 | 18:38 WIB
X